Anggaran Boros ke Belanja Pegawai, 131 Daerah Dipantau
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui ada 131 daerah pada tahun lalu yang belanja pegawainya melebihi 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Ani, seharusnya anggaran itu dapat digunakan untuk program pembangunan dan utamanya untuk melayani masyarakat.
Ani mengatakan bahwa hal ini sudah mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Jokowi disebut sudah menginstruksikan para menterinya untuk segera mengambil langkah cepat.
"Di beberapa daerah, memang ada 131 daerah Kabupaten Kota di mana anggaran belanja pegawainya melebihi 50 persen dari seluruh total APBD-nya," kata Ani ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.
Lintas Kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diinstruksikan oleh Jokowi untuk melakukan langkah agar anggaran dapat dialokasikan untuk pelayanan masyarakat.
"Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat pemerintah lebih fokus untuk APBD-nya untuk melayani masyarakat," kata dia.
Selain itu, tambah Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, anggaran juga bisa dilakukan untuk program-program pembangunan infrastruktur yang tengah dikebut oleh pemerintah. "Dan tentunya program-program di dalam rangka untuk pembangunan," ujar dia. (one)
Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah Percepat Realisasi APBD
Kemendagri juga terus konsisten dengan komitmennya dalam mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
