Tol Laut dan Dwelling Time Jadi 'PR' Kemaritiman
- VIVA.co.id/Tudji Martudji
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo akan membuka Rapat Koordinasi Nasional bidang Kemaritiman di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis 4 Mei 2017.
Dalam siaran pers Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman, rakornas ini dilakukan sebagai wujud visi Presiden Jokowi untuk menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Visi ini ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Untuk menjalankan visi kemaritiman itu, maka dituangkan dalam aturan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Dokumen nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Untuk melaksanakan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 ini, maka digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman di TMII, Jakarta Timur pada 4 Mei 2017.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga nantinya akan memaparkan capaian-capaian. Seperti masalah dwelling time di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi sorotan Presiden Jokowi. Termasuk pencapaian program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).
Luhut juga akan menyampaikan capaian program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan. Program-program tersebut antara lain tol laut, pembangunan infrastruktur di luar Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.
Kemudian, secara terpisah, Plt. Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia kawasan timur.
“Ada penurunan antara 20-25 persen di beberapa kecamatan yang dilalui oleh trayek tol laut,” ujarnya.
Tujuan diadakannya rakornas adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman.
“Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur, sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia,” ujar Ridwan. (art)
