Kominfo Tak Mengurusi Peretasan Telkomsel dan Indosat
- internet viral
VIVA.co.id – Maraknya peretasan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini adalah peretasan website resmi milik dua operator besar di Indonesia, Telkomsel dan Indosat Ooredoo.Â
Kejadian ini membuat banyak kalangan mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika agar membentuk Badan Siber Nasional.
Menanggapi itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan, Indonesia masih rentan terkena peretasan. Oleh karenanya, Kominfo akan menggandeng Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk membangun Badan Siber Nasional.
"Secara umum, ini mengindikasikan bahwa rentan di Indonesia, karenanya Badan Siber Nasional harus segera ada. Itu paralel semua, sekarang masih dikoordinasi oleh Menkopolhukam," ujar Rudiantara usai konferensi pers World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center, Selasa 2 Mei 2017.
Rudiantara menegaskan, urusan peretasan dari dua operator telefon seluler tersebut bukan menjadi tanggung jawab utama Kominfo. Ia menganggap kementeriannya tidak memiliki wewenang dalam urusan tersebut. "Peretasan tanya sama BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) lah ya," ucapnya singkat.
Pria yang akrab disapa Chief RA ini mengatakan, kurang mengerti bagaimana proses penanganan kasus peretasan operator telekomunikasi saat ditangani Kominfo.
"Saya enggak tahu. Itu nanti diproses oleh teman-teman Aptika (Dirjen Aplikasi Informatika). Mungkin nanti dikoordinasi sesama operatornya. Kominfo kan fokus ke tiga sektor, critical sector. Ada keuangan perbankan, transportasi dan energi," ujarnya menjelaskan.Â
Akhir pekan lalu, situs Telkomsel dan Indosat Ooredoo bergantian terkena serangan peretas. Tampilan kedua situs operator itu diubah (deface) oleh peretas. Dalam pesannya peretas memprotest tarif internet kedua operator yang mahal. (mus)
Lembaga-lembaga Penting di Asia Tenggara jadi Target Kelompok Hacker yang Berbasis di Tiongkok?
Aktifitas spionase tersebut terutama menargetkan lembaga pemerintah, penyedia infrastruktur penting, dan industri utama, termasuk telekomunikasi, pertahanan, dan energi.
