Holding BUMN Migas Ditarget Selesai Semester I 2017
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) menargetkan Holding BUMN Migas akan terbentuk pada semester I 2017. Penggabungan antara PT Pertamina dengan PT PGN, Tbk itu saat ini masih dalam tahap penyelesaian aspek legal dan komersialnya.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa aturan turunan terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang Holding Migas masih disirkulasi pada level menteri.
"PP ini masih disirkulasi di level menteri. Kami, di deputi dan direksi baik Pertamina dan PGN masih dimatangkan dulu, karena Holding bukan cuma sekedar pencitraan tapi benar-benar it has benefit, terhadap pemerintah dan PGN, Pertamina secara korporasi," ujar Edwin di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Kamis 27 April 2017.
Ia mengatakan, memang ada juga tata cara yang harus didiskusikan dengan mitra di parlemen yakni Komisi VI DPR RI. Terutama terkait tata cara yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang. Namun sudah ada beberapa yang memiliki kesepahaman dalam visi misi.
"Visi-misinya itu, nanti apakah BUMN harus besar, kuat, lincah, apakah BUMN harus melayani masyarakat yang terluar, itu sudah sama. Itu gak beda, tapi tata caranya yang mesti didiskusikan," ujar dia.
Mengenai saham publik yang ada di PT PGN, Tbk, Edwin berujar bahwa tidak akan ada masalah. Justru, menurut dia, size perusahaan akan semakin besar dengan penggabungan dua BUMN energi tersebut. Saham PGN yang akan diinbrengkan atau digabungkan yaitu sebesar 57 persen yang saat ini merupakan milik pemerintah.
Edwin yakin jika penggabungan dua perusahaan besar ini akan menciptakan nilai tambah, baik bagi pemerintah maupun untuk kedua perusahaan.
"Pak Jokowi pesan kalau ada dua rumah digabung, pasti akan ada size and skill, dan penetrasi mendalam yang tentunya nanti akan memberikan nilai tambah kepada pemerintah dan korporasi," tutur dia.
Gara-gara HTI Pertamina Rugi Rp11 Triliun, Cek Faktanya
Pertamina mengalami kerugian Rp11 triliun. Benarkah gara-gara HTI?
