KUR Tak Berpihak Picu Ketimpangan Semakin Lebar
- ANTARA/Siswowidodo
VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut, salah satu penyebab melebarnya ketimpangan ekonomi di Indonesia diwariskan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang tidak berpihak pada masyarakat kecil seperti bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Wapres, kondisi tersebut merupakan kesalahan yang menyebabkan pengusaha besar menjadi makin besar dan pengusaha kecil menjadi makin kecil.
"Pemerintah punya kesalahan besar lima tahun lalu buat KUR, waktu saya 10 sampai 11 persen. Tiba-tiba kebijakan kabinet kedua SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) naik 23 persen. Pengusaha besar makin besar, yang kecil makin kecil," ujar JK saat ditemui di Grand Sahid, Jakarta, Senin, 24 April 2017.
JK menjelaskan bahwa pemerintah berusaha memperkecil ketimpangan tersebut dengan menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen hingga 7 persen.
"Kita buat kebijakan lagi. Memang banyak BPR (Bank Perkreditan Rakyat) mati tidak bisa kerja, tapi lebih baik daripada rakyat enggak bisa kerja," tuturnya.
JK juga mengakui, ekonomi di Tanah Air memang tumbuh, namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan. Jika dibiarkan terlalu lama, hal ini akan membahayakan bagi pelaku UMKM dan perusahaan besar di Indonesia.
"Ini bahaya untuk kedua pihak, kepada yang besar dan yang tidak punya," ujar JK.
JK menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mendorong keseimbangan antara pelaku usaha kecil dan besar. Untuk mendorong situasi tersebut dibutuhkan sinergi dari semua pihak.
"Maka kita harus berusaha semua pihak berbuat baik, ekonomi tumbuh dan kita nikmati bersama," ujar Wapres.
Anies: Ketimpangan di Indonesia Tidak Bisa Dibiarkan, Ekstrem!
Anies mengatakan bahwa kondisi Indonesia adalah ketimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Menurut dia, jika dilihat datanya pasti semua melihat ketimpangan ekstrem.
