Defisit Anggaran Hingga Kuartal I Sudah Mencapai Rp104,9 T
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Kementerian Keuangan mencatat serapan belanja negara hingga 31 Maret 2017 telah mencapai 16,9 persen, atau sekitar Rp400 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara pada kuartal pertama 2017 ini lebih tinggi, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp390,9 triliun.
Ani, panggilan akrab Sri Mulyani merinci, belanja negara Pemerintah Pusat tercatat mencapai Rp92,4 triliun. Angka ini lebih tinggi 12,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni sekitar Rp82,7 triliun.
Sementara untuk belanja negara non-kementerian/lembaga telah mencapai 20,4 persen, atau sekitar Rp112 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun 2016, yang hanya mencapai Rp110 triliun.
"Total defisit APBN kita (kuartal I) tahun ini Rp104,9 triliun, atau 0,77 persen dari PDB (produk domestik bruto). Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, yakni Rp143,4 triliun atau 1,13 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 17 April 2017.
Ani mengakui bahwa pembiayaan tahun ini lebih kecil, yakni sekitar Rp187, 9 triliun, jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai sebesar Rp202,2 triliun. Sehingga, diakuinya bahwa ada kelebihan pembiayaan sebesar Rp 82,9 triliun.
Selain itu, pemerintah berupaya menjaga necara APBN dengan mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan upaya penghematan yang akan dipantau langsung oleh Kementerian Keuangan, terutama dalam hal belanja operasional dan belanja modal di masing-masing kementerian/lembaga tersebut.
"Kita akan menghitung dari belanja operasional dan barang, agar bisa digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur, dan program prioritas nasional. Kita berupaya agar pembiayaan APBN bisa tetap dilaksanakan, tetapi dengan rambu kehati-hatian," ujarnya.
Sri Mulyani: Ekonomi RI Bisa Meloncat Tumbuh 6,5 Persen, Asal...
Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa melampaui 5 persen tanpa adanya reformasi struktural.
