Jokowi Target Kereta Api Bandara Solo Selesai 2018
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo melakukan pencanangan proyek pembangunan kereta Bandara Adi Soemarmo jurusan Kota Solo. Pembangunan kereta bandara tersebut ditargetkan selesai pada 2018 mendatang.
Pencanangan kereta bandara tersebut ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Jokowi, didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Usai melakukan groundbreaking, Jokowi dan para menteri yang hadir pun langsung meninjau purna rupa kereta bandara buatan PT INKA. Di dalam kereta bandara tersebut mantan Wali Kota Solo itu memperoleh penjelasan dari sejumlah pejabat perusahaan pembuat kereta api yang berlokasi di Madiun.
Dalam sambutan acara groundbreaking kereta bandara di Bandara Adi Soemarmo, Jokowi mengatakan bahwa kereta bandara sangat dibutuhkan sebagai intermoda yang menghubungkan bandara dengan kota. Hampir di semua negara maju, bandara selalu memiliki layanan intermoda kereta.
"Di negara maju setiap turun dari pesawat dan masuk ke airport, setelah turun dari lift di bawah pasti ada kereta. Mau ke mana pun tujuannya, ada keretanya. Inilah sambungan moda yang sangat efisien bagi masyarakat," kata Jokowi di Bandara Adi Soemarmo, Sabtu, 8 April 2017.
Dia pun menargetkan pembangunan kereta bandara tersebut selesai pada 2018 mendatang. Memang dia menyadari jika waktu yang dipatok sangat mepet, tepi pembangunan proyek kereta tersebut ditegaskan harus sesuai target.
"Tadi pagi saya tegaskan bahwa proyek ini tidak boleh mundur. Nanti kalau mundur dan mundur terus bisa mangkrak. Saya targetkan kereta api bandara tahun 2018 harus selesai," tegasnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, untuk pembebasan lahan yang akan dilalui proyek kereta bandara nantinya menjadi tanggung jawab masing-masing bupati dan wali kota setempat.
"Ini yang berat memang pembebasan lahannya. Tetapi ini ada bupati dan wali kota, jadi harus siap-siap betul," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya, menjelaskan pembangunan proyek ini lebih banyak memakan lahan dari BUMN, Angkasa Pura dan TNI AU. "Tanah warga hanya 10 persennya, sekitar tujuh hektare, " kata dia. (ase)
