Bappenas Mimpi Kalimantan Utara Ekspor Listrik ke Malaysia

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Musrenbang, Kaltara.
Sumber :
  • dok.Bappenas

VIVA.co.id – Sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang besar, seharusnya Kalimantan Utara menjadi wilayah yang memiliki kekayaan energi melimpah. Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan, Kalimantan Utara seharusnya sudah mampu mengekspor listrik ke negara tetangga, Malaysia.

Ekonomi Tumbuh Stagnan 5 Persen, Bappenas: Indonesia Harus Keluar dari Middle Income Trap

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, provinsi ke-34 ini sangat berpotensi mencapai cita-cita mengekspor listrik ke negara tetangga, apabila pemerintah daerah maupun masyarakat melakukan perubahan paradigma pembangunan.

Menurut dia, perubahan paradigma pembangunan itu dapat dilakukan dengan mengubah sandaran ekonomi dari sebelumnya fokus pada kekayaan sumber daya alam dan energi, menjadi bertransformasi ke industri pengolahan dan manufaktur. 

Pemerintah akan Lanjutkan Fondasi Kuat Pembangunan Nasional Warisan Jokowi

“Kalau provinsi tetangga Kalimantan Utara masih impor listrik dari negara tetangga saat ini, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan Kalimantan Utara mampu mengekspor listrik,“ ujar Bambang dalam keterangannya yang diterima VIVA.co.id, Kamis 6 April 2017.

Bambang mengungkapkan, sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara tentunya perlu sebuah kebijakan terobosan dan mendorong terjadinya lompatan pembangunan. Sebab, tanpa semua itu, apa yang diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara akan sebatas business as usual.

Bappenas Ungkap Sederet Target Jokowi yang Tidak Tercapai

“Strategi lompatan pembangunan misalnya dapat dilakukan dengan menyediakan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Utara maupun dengan menyediakan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus),” tutur Bambang. 

Selain itu, mantan menteri keuangan ini juga menilai, Kalimantan Utara juga harus melakukan inisiatif dalam membuat berbagai kebijakan yang pro investasi, seperti menyederhanakan regulasi yang berbelit hingga menyediakan fasilitas yang mempermudah investor untuk masuk. (art)

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian  PPN/Bappenas, Tri Dewi Firgiyan

Bappenas Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Pedesaan Harus Bisa Adaptif

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/ Bappenas menyebut pentingnya pemberdayaan dan tata kelola pedesaan yang lebih adaptif dengan pengingkatan kapasitas

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024