Kementerian BUMN Turut Berduka Atas Meninggalnya Patmi
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA.co.id – Kabar meninggalnya petani Kendeng, Patmi, yang melakukan aksi memasung kaki dengan adonan semen di depan Istana Negara, telah memicu simpati publik. Dia bersama sejumlah petani Kendeng “mensemen” kakinya sebagai aksi memprotes pendirian pabrik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng.
Patmi meninggal setelah melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Senin lalu. Penyebab meninggalnya perempuan berusia 45 tahun itu disebutkan bukan karena “aksi semen kaki”, melainkan akibat serangan jantung.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Fajar Harry Sampurno, mengungkapkan pihaknya sebagai lembaga pemerintah yang menaungi PT Semen Indonesia, turut berduka cita atas meninggalnya Patmi.
"Kami benar-benar turut berduka atas wafatnya Bu Patmi. Saya sendiri kan mendampingi Pak Teten (kepala staf kepresidenan) waktu menerima mereka pada hari Senin sore. Ini memang pelik karena beliau-beliau yang berdemo ternyata dari Pati (Jawa Tengah)," kata Harry kepada VIVA.co.id, Jakarta, Rabu 22 Maret 2017.
Padahal, lanjut Harry, lokasi penambangan pabrik semen yang dipermasalahkan ada di Rembang. Di samping itu, aktivitas penambangan juga ternyata didukung oleh warga dari lima desa yang berada sekitar Rembang.
"Bahkan, warga di desa sekitar maupun Rembang pada umumnya bercerita berbagai perkembangan, dan peningkatan kesejahteraan mereka dengan adanya pembangunan pabrik semen di Rembang," kata dia.
Ia juga mengaku heran dengan aksi demo itu karena pabrik semen di Rembang belum beroperasi apalagi melakukan aktivitas penambangan. "Jadi, belum ada aktivitas penambangan apapun. Jangankan di Pati di sekitar pabrik pun kan belum pernah ada aktivitas penambangan," kata dia.
Ia melanjutkan, sebagaimana yang disampaikan pihak kantor staf presiden maupun Kementerian BUMN, PT Semen Indonesia siap tidak melaksanakan kegiatan penambangan hingga selesainya kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, sebaiknya harus ada dialog dan tidak ada pemaksaan kehendak. Dia menyatakan, pabrik tersebut sudah berdiri sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lingkungan yang ada.
"Jadi sebaiknya dialog dan jika ada memang yang ditolak perlu disampaikan apa, di mana dan bagaimana solusinya," ujarnya.
Ia pun mengatakan masalah ini berdampak buruk bagi iklim investasi nasional. Apalagi perusahaan telah menanamkan investasi yang tidak sedikit.
"Ini Sangat buruk bagi iklim investasi yang sedang dibangun oleh negara, karena investasi yang sudah ditanamkan tidak sedikit, dan semua prosedur dan persyaratan sudah ditempuh," tutur dia. (ren)
