ADB Beri Rp26,6 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur RI

VIVA.co.id – Asian Development Bank telah berkomitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan menyediakan anggaran mencapai US$2 miliar atau Rp26,6 triliun (kurs Rp13.300) per tahun untuk Pemerintah Indonesia. Dana tersebut bisa bersifat hibah, atau pinjaman.

Vice President Asian Development Bank (ADB), Bambang Susantono, menjelaskan, dalam pembiayaan sebuah proyek infrastruktur nasional, pihaknya bersama pemerintah Indonesia biasanya akan melakukan pembicaraan, guna menentukan proyek mana saja yang akan digarap dengan bantuan pendanaan dari ADB tersebut.

"Itu tergantung pemerintahnya. Kita hanya sediakan pagu hingga US$2 miliar per tahun, dan terserah pemerintah, sektor apa yang mereka butuhkan. Jadi sebetulnya tergantung program dari negara itu sendiri. Karena kita kan beroperasi atas kesepakatan dengan negara," kata Bambang di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 21 Maret 2017.

Bambang menjelaskan jika kedua belah pihak akan menyusun country program strategy (CPS), yakni berupa daftar dari apa yang akan dilakukan bersama pemerintah.

"Jadi CPS itu adalah strategi keseluruhan yang menyebutkan bahwa di suatu negara kita akan melakukan pembangunan di sektor apa saja, dan penentuan sektor-sektor itu melalui diskusi dengan pemerintah masing-masing negara," kata Bambang.

Mengenai sektor-sektor apa saja yang telah disepakati pendanaannya oleh ADB kepada Pemerintah Indonesia, Bambang mengaku, untuk Indonesia hampir semua sektor telah dibahas untuk diberi bantuan pendanaan. Bahkan, selain pembangunan fisik, ADB dan pemerintah pun telah menyepakati pembangunan yang lebih bersifat pengembangan sumber daya manusia, seperti misalnya dalam hal pendidikan.

"Kalau untuk Indonesia hampir di semua sektor. Jalan bendungan, bahkan termasuk soal pendidikan vokasi politeknik, dan salah satunya terkait sertifikasi pekerja jasa konstruksi. Jadi (pembangunan yang kita dorong) tidak hanya yang sifatnya fisik, tapi juga software. Seperti bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya. (one)