Wiranto Bertemu Petinggi Freeport Bahas Keamanan Tambang
- VIVA.co.id / Fajar GM
VIVA.co.id – Para pejabat PT Freeport Indonesia menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan siang ini. Upaya itu dilakukan untuk menjelaskan permasalahan yang berisiko mengganggu keamanan di sekitar dan area pertambangan selama proses negosiasi kerja sama dengan pemerintah dilakukan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, informasi dari Freeport diperlukan supaya pemerintah bisa melakukan penjaminan keamanan atas gangguan yang mungkin timbul.
Freeport Indonesia, perusahaan yang memulai operasi pertambangan di Kabupaten Mimika, Papua, sejak 1967, memiliki wilayah eksplorasi seluas 90.360 hektare. Gangguan keamanan kerap muncul di tengah operasi Freeport di daerah tersebut.
"Informasi-informasi yang saya terima dari mereka, itu bisa menjadi bahan yang sangat utuh bagi kita untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.
Direktur Eksekutif Freeport Indonesia, Tony Wenas pun menjelaskan secara gamblang situasi dan kondisi operasional saat ini. Sayangnya, Wiranto enggan menyampaikan informasi yang diberikan Freeport.
"Sebagai menko Polhukam, saya ingin lebih jelas melihat dari kacamata mereka, dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya permasalahan Freeport yang belum selesai seperti apa," ujar Wiranto.
Wiranto menegaskan, keamanan bagi masyarakat di sekitar menjadi prioritas pemerintah. Terlepas adanya aspek bisnis di daerah tersebut.
"Aparat keamanan itu kan tidak sebagai pemadam kebakaran. Kalau bisa kan mencegah (gangguan keamanan). Jangan sampai ada hal-hal yang menyangkut masalah keamanan nasional, begitu," ujar Wiranto. (art)