Misi Ekonomi Indonesia dalam Jakarta Concord
- ANTARA FOTO/IORA SUMMIT 2017/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Negara-negara Pesisir Samudera Hindia atau Indian Ocean Rim Association (IORA) menghasilkan sejumlah pembaharuan komitmen yang dinamakan Jakarta Concord. Kesepakatan ini merupakan dokumen berisi sejumlah kerja sama di sektor ekonomi.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengungkapkan, perjanjian ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat sektor kamaritiman. Upaya itu agar aktivitas ekonomi di Indonesia dan kawasan Samudera Hindia bisa terintegrasi.
“Kami akan usulkan suatu jaringan pelabuhan di kawasan Samudera Hindia. Nanti ada pelabuhan baru di Kuala Tanjung, pelabuhan di Padang, ini bisa terkoneksi,” ujar Havas dikutip dari keterangan resminya, Jumat 10 Maret 2017.
Havas mengatakan, Jakarta Concord mampu menjadi peluang bagi Indonesia meningkatkan penetrasi perdagangan antara negara-negara kawasan Afrika dan Afrika Selatan. Maka dari itu, diperlukan konektivitas untuk mendukung adanya kegiatan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara kawasan Samudera Hindia.
“Nanti kita bisa punya mekanisme akses langsung ke pelabuhan-pelabuhan di Afrika. Profil Indonesia di kawasan Afrika akan semakin meningkat,” katanya.
Selain memperkuat konektivitas, pemerintah pun mengkaji kerja sama penguatan fungsi bea dan cukai antar otoritas negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Namun, Havas mengakui, hal ini perlu adanya sinergi bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Kami jadi bisa mengerti sistem bea dan cukai di Samudera Hindia, termasuk tarifnya. Nanti, Kementerian Perdagangan melakukan pemetaan produk apa saja yang bisa dieskpor ke IORA, Kemenko Maritim mempersiapkan jalurnya,” katanya.
Sebagai informasi, dokumen Jakarta Concord berisi enam bidang kerja sama, ditambah dengan tiga isu untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama antar negara anggota IORA. Beberapa bidang dan isu di bidang perekonomian yang disepakati di antaranya adalah mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim, serta meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi.
Selain itu, memajukan pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab dari sektor pengelolaan perikanan, sampai dengan mempromosikan kerja sama di bidang pariwisata.
Adapun salah satu isu ekonomi yang diangkat, adalah ekonomi berbasis kemaritiman atau blue economy. (art)
