Gubernur Papua: Pemerintah Harus Tegas pada Freeport
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Tim Negosiasi Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Teguh Pamuji, melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua, sejak kemarin, 9 Maret 2017. Pertemuan itu untuk membahas kelanjutan negosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
"Pertemuan ini menjelaskan kebijakan Pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah pun tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif," kata Teguh dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat 10 Maret 2017.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada Freeport tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah pun juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor pada 17 Februari 2017. Hanya saja, Freeport tetap bersikukuh ingin memegang kontrak karya, dan tetap bersikeras dapat mengekspor konsentrat dengan status KK.
Berdasarkan perundingan yang telah dilakukan, sikap pemerintah pusat ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta Pemerintah tegas kepada Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Lukas mengatakan, Pemprov Papua juga minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi Freeport, dan aspirasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah tetap diupayakan.
Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Aryono, yang juga ikut dalam rapat itu berjanji akan berupaya memperjuangkan aspirasi tersebut.
"Aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan Pemerintah," kata Bambang.
Ia juga menyatakan, saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi. Di samping itu, ketegasan kepada Freeport akan terus dilakukan.
“Apabila setelah enam bulan Freeport tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke kontrak karya, tapi tidak bisa ekspor konsentrat,” tutur Bambang.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Papua ini antara lain Staf Khusus Presiden Urusan Papua, Pejabat dari unsur daerah seperti Wakil Gubernur, Ketua DPRD Prov Papua, Pangdam, Wakil Kapolda, Wakil Kajati, Danlanal dan BIN Daerah Papua.
