SMF Gandeng BPD Kucurkan Kredit Rumah Murah

Ilustrasi perumahan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

VIVA.co.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperluas segmen penyaluran kreditnya. Dukungan itu untuk mewujudkan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

OJK Resmi Larang BPR Dimiliki Kepala Daerah, Ini Alasannya

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, menyatakan, kerja sama Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dengan menggandeng BPD menjadi tolak ukur sekaligus dorongan untuk memperluas pembangunan perumahan hingga pelosok daerah. Menurutnya, BPD punya peran penting dalam penyaluran KPR.

"BPD cenderung lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing. Selain itu, tingginya kebutuhan perumahan oleh masyarakat juga menjadi pangsa pasar besar bagi BPD di seluruh Indonesia, " kata Ananta di Semarang, Rabu, 8 Maret 2017.

OJK Cabut 15 Izin Usaha BPR-BPRS Sepanjang 2024

Dia berharap dengan kerja sama ini selain mampu memfasilitasi masyarakat mampu akan kebutuhan hunian layak, tapi juga memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah. 

Upaya menggandeng BPD, menurut Ananta, karena selama ini belum banyak BPD yang fokus menjadi penyalur KPR. Di tahun 2016, SMF telah meluncurkan program KPR BPD dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Bank Bangkrut Bertambah, LPS Siapkan Proses Pembayaran Klaim

"Ke depan kami lihat peran BPD semakin signifikan dan dapat menjadi regional champion yang kompetitif, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerahnya, " katanya.

Selain menggandeng BPD, tahun ini SMF juga melakukan pilot project KPR dengan menggandeng sejumlah perusahaan multifinance. Kerja sama ini menawarkan suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu agar nilai kewajiban angsuran debitur lebih stabil.

Ia menyebut skema pembiayaan KPR yang berkualitas dan terjangkau segala segmen masyarakat harus terus didorong, mengingat tingginya permintaan masyarakat akan perumahan yang mencapai 600-800 ribu unit per tahun. 

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  sepanjang 2016, realisasi pembangunan perumahan nasional baru menyentuh angka 805 ribu unit atau 80,5 persen dari target satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Dari jumlah itu, 569 ribu rumah dibangun untuk MBR, sementara sisanya 236 ribu rumah untuk non-MBR. 

"Jumlah ini masih sedikit kontribusinya dalam mengejar ketertinggalan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia saat ini, " ujarnya. (one)
 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers di acara 'Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027', di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2024

Siap-siap, OJK Bakal Cabut Lagi Izin BPR Bermasalah Sampai Akhir 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencabut hingga 20 izin Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sampai akhir tahun 2024.

img_title
VIVA.co.id
14 Oktober 2024