Butuh Lima Tahun Agar Investasi Arab Saudi ke RI Terealisasi

Sabtu, 4 Maret 2017 - 19:10 WIB

Oleh :

Daurina Lestari,

Pertemuan Raja Salman dan Presiden Jokowi di Istana Bogor

Sumber :

REUTERS/Adek Berry/Pool

VIVA.co.id – Dalam kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia, kedua negara menandatangani 11 nota kesepahaman kerja sama di sektor investasi strategis di Indonesia.

Baca Juga :

Sambangi Indonesia, Menlu Saudi akan Bahas Politik hingga Investasi

Menurut Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Kedeputian Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Agustinus Eko Rahardjo, terwujud atau tidaknya komitmen kerja sama investasi antara Arab Saudi dengan Indonesia bergantung pada kerja sama tiap kementerian.

Pria yang disapa Jojo ini juga menambahkan, jika nantinya investasi Arab Saudi terealisasi maka perlu diperhatikan secara rinci untuk menghindari sesuatu yang merugikan negara. Meski demikian, dia menekan pentingnya aspek stabilitas keamanan dan politik dalam negeri, untuk menjaga investasi.

"Yang penting harus dijaga, membuat mereka nyaman," kata Rahardjo saat ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Maret 2017.

Jojo mengungkapkan, saat ini negara Arab tengah mencari kerja sama baru di luar negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara dengan pasar yang besar tentu menarik bagi negara lain untuk bekerja sama.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengatakan, setidaknya butuh waktu lima tahun bagi pemerintah, untuk merealisasikan investasi Arab Saudi. "Kecepatan realisasinya akan kita pantau, bagaimana tindak lanjut agar bisa direalisasikan," ujarnya.

Nina menyarankan, agar pemerintah membentuk suatu satuan tugas, agar komitmen investasi Arab Saudi bisa cepat terealisasi. "Saya bilang lima tahun, izin selesai tiga tahun, sisanya bangun," tuturnya.

Nina mengatakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dibutuhkan. Alasannya komitmen tersebut pasti akan diterjemahkan melalui banyak peraturan di pusat, dan di daerah tentu juga melalui peraturan daerah.

"Harus bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.