Sri Mulyani Sindir Kepala Daerah yang Tak Becus Kelola APBD

Kamis, 2 Maret 2017 - 14:07 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah).

Sumber :

VIVA.co.id/Dwi Royanto (Semarang)

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Kamis 2 Maret 2017, mengumpulkan ratusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 di Aula Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan.

Baca Juga :

Strategi DJP untuk Kejar Target Pajak Rp1.642,6 Triliun

Dalam sambutannya di depan ratusan pemerintah daerah, Sri menyindir para kepala daerah atas ketidakmampuan mengatasi kemiskinan di daerahnya masing-masing. Bagi bendahara negara, ini bukan persoalan dana yang tidak memadai, melainkan karena krisis kepemimpinan tiap kepala daerah.

“Ini adalah krisis dari ide, kemampuan untuk delivery, dan faktor korupsi, serta tata kelola tidak baik,” jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.

Dalam dua tahun terakhir, alokasi transfer daerah dan dan desa selalu ditingkatkan oleh pemerintah pusat. Dari yang sebelumnya hanya sekitar Rp400 triliun, saat ini sudah mencapai lebih dari Rp700 triliun. Namun, belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari sisi ekonomi daerah.

“Ini menggambarkan kualitas kita sebagai bangsa. Sudah punya uang, ada masalah tidak bisa diselesaikan. Itu berarti kualitas kita tidak baik,” katanya,

Bahkan, angka pengangguran dan kemiskinan di tiap daerah masih relatif tinggi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mempertanyakan, bagaimana setiap kepala daerah merencanakan anggaran yang sudah dialokasikan, untuk membangun daerahnya masing-masing.

“Kelihatannya belanja gampang, tetapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tetapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik,” ujarnya.

Pemerintah pusat, ditegaskan Ani, pun membutuhkan sinergi pemerintah daerah, dalam rangka menggeliatkan kembali perekonomian nasional. Yaitu, bagaimana memanfaatkan alokasi anggaran pusat, dalam membangun perekonomian dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Joko Widodo.

“Saya tidak akan mengulang lagi apa yang saya sampaikan. Semakin banyaknya transfer, harusnya kita mengharapkan kualitas dari masyarakat kita,” tegasnya. (asp)