Adhi Karya Resmi Garap Proyek LRT Jabodetabek

VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Adhi Karya Tbk, melakukan penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi atau Jabodetabek. Adapun nilai total proyek yang ditandatangani mencapai Rp23,3 triliun. 

Kerja sama ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT, dan  PT Adhi Karya Tbk ditugaskan sebagai pelaksana pembangunan prasarana LRT di Jabodebek. Penandatanganan dilakukan secara tertutup antara Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono dan Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budi Harto di kantor Kementerian Perhubungan. 

"Sudah ditandatangani perjanjian kontrak LRT antara Adhi Karya dengan Kemenhub nilainya Rp23,3 triliun, untuk tiga jalur," kata Budi Harto di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat 10 Februari 2017. 

Budi menjelaskan, dana Rp23,3 triliun tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fisik jalur Cawang-Cibubur sepanjang 14,3 km dengan jumlah stasiun sebanyak empat unit, jalur lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km dengan jumlah stasiun sebanyak tujuh unit. 

Kemudian, untuk jalur lintas Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 km dengan jumlah stasiun sebanyak lima unit. Juga, direncanakan akan dibangun fasilitas operasi dan depo sebanyak 1 unit di Bekasi Timur.

Adapun, keseluruhan pembangunan tahap I tersebut ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2019. Meski demikian,  untuk skema pembiayaan masih belum jelas, Budi hanya mengatakan, bahwa skema pembiayaan itu akan ditentukan dalam 30 hari ke depan. 

"(Skema pembiayaan) Baru ditentukan dalam hari-hari ini. Paling lambat satu bulan lagi diputuskan," ujar dia. 

Sudah rahasia umum, proyek yang telah dibangun sejak zaman kepemimpinan Joko Widodo Sebagai Gubernur DKI Jakarta ini pendanaannya masih bermasalah. Hal itu lantaran kemampuan APBN pemerintah yang belum sanggup mendanai proyek tersebut, sehingga butuh sumber pendanaan tambahan. 

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, pendanaan proyek LRT masih menggunakan APBN yang sesuai dengan peraturan presiden (Perpres).

"Itu masih dengan APBN belum diganti loh ya, masih sampai saat ini menggunakan Perpres Nomor 95 dan 65," tutur Prasetyo di tempat yang sama. 

Prasetyo mengakui, dana yang dibutuhkan pembangunan LRT Jakarta sekira Rp23 triliun tidak kecil bagi APBN. Apalagi saat ini pemerintah tengah memfokuskan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

"Nah untuk ini pertanggung jawaban bagaimanana karena LRT Jabodebek banyak di Jawa, sedangkan di luar Jawa banyak yang harus diselesaikan,"tuturnya.

Namun, kepalang tanggung, karena skema pembiayaan sudah ditetapkan menggunakan APBN, hal tersebut tetap akan diupayakan melalui alternatif pendanaan. "Masalahnya Rp23 triliun ini angka yang tidak kecil. Artinya, 23 T dalam waktu dekat ini lumayan," ujar dia.

Halaman Selanjutnya

Sudah rahasia umum, proyek yang telah dibangun sejak zaman kepemimpinan Joko Widodo Sebagai Gubernur DKI Jakarta ini pendanaannya masih bermasalah. Hal itu lantaran kemampuan APBN pemerintah yang belum sanggup mendanai proyek tersebut, sehingga butuh sumber pendanaan tambahan.