BPS: Konsumsi Pemerintah Sepanjang 2016 Minus 0,15 Persen
- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id – Badan Pusat Statistik melaporkan, konsumsi pemerintah melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang 2016 terkontraksi. Belanja pemerintah pada 2016 pun tercatat negatif.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, meskipun pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu sedikit membaik dibandingkan dua tahun sebelumnya, kontribusi konsumsi pemerintah justru mencatatkan minus 0,15 persen.
“Ada dampak penyesuaian anggaran di sana,” kata Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin 6 Februari 2017.
Realisasi belanja pemerintah dalam APBN-P pada triwulan IV 2016, tercatat Rp549 triliun, atau 26,36 persen dari pagu anggaran yang dipatok. Sementara itu, realisasi pada triwulan IV 2015, mencapai Rp537,75 triliunm atau 27,10 persen dari pagu yang dipatok.
Kecuk mengatakan, tingkat konsumsi pemerintah pada kuartal IV 2016 tercatat mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan konsumsi pemerintah di kuartal III 2016. Namun, jika dibandingkan secara year on year pada kuartal yang sama, justru minus 4,05 persen.
“Ada penurunan realisasi belanja barang, dan bantuan sosial. Jadi, pengeluaran pemerintah terkontraksi,” katanya.
Seretnya sumbangsih pemerintah ini, lanjut dia, menjadi salah satu alasan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2016 yang hanya mencapai 4,92 persen. Padahal, realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2016 mencapai 5,02 persen.
Investasi Melambat
Sedangkan, dari sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), atau investasi, otoritas statistik mencatat, bahwa terjadi pelambatan geliat investasi sepanjang tahun lalu yang hanya sebesar 4,48 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, PMTB berkontribusi 5,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. “Ini, karena belanja modal terkontraksi 21,88 persen,” ujarnya. (asp)
Sri Mulyani: Ekonomi RI Bisa Meloncat Tumbuh 6,5 Persen, Asal...
Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa melampaui 5 persen tanpa adanya reformasi struktural.
