Alasan Pemerintah Genjot Pemerataan Infrastruktur Daerah
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengakui, terdapat kesenjangan infrastruktur yang cukup tinggi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga berpengaruh terhadap sektor ekonomi di kedua wilayah tersebut.
"Hal itu menyebabkan tingginya biaya logistik ke Indonesia Timur, sehingga harga-harga barang kebutuhan di sana juga jadi lebih tinggi," kata Arie dalam acara seminar Indonesia Economic Outlook 2017, di sebuah hotel kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 31 Januari 2017.
Meski demikian, Arie mengatakan, kepedulian pihaknya pada ketimpangan pembangunan infrastruktur bukan semata-mata hanya terpaku pada hal fisiknya saja. Melainkan, bagaimana agar infrastruktur yang dibangun itu bisa ikut menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
"Kalau kita lihat, global competitiveness index (indeks daya saing global) kita itu turun, walaupun infrastruktur kita naik cukup signifikan. Artinya, infrastruktur yang kita bangun belum bisa merespons pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Dia mengatakan, global competitiveness index itu merupakan masukan yang sangat baik bagi pihaknya, dalam mengembangkan 35 wilayah strategis yang disusun berdasarkan potensi masing-masing daerah dengan konsep tata ruang yang kompeten.
Karena itu, Arie mengaku kementeriannya akan terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk, upaya-upaya pembangunan jalan di sejumlah perbatasan negara, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Dengan demikian, Arie memastikan, berbagai potensi besar yang ada di wilayah-wilayah perbatasan itu bisa bangkit dan ikut menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut.
"Kami bertekad, supaya hasil bumi kita bisa menggerakkan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Maka, kita harus menganggap bahwa wilayah perbatasan itu adalah teras, bukan halaman belakang. Diharapkan, infrastruktur yang kita bangun itu bisa menimbulkan stimulan bagi sektor-sektor lain," ujarnya. (asp)
Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta, Kementerian PU Terapkan Environmental Remediation
Kementerian PU dan stakeholder terkait terus berupaya melaksanakan konsep pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation) untuk menanggulangi dampak banjir rob.
