Tak Terpengaruh Isu SARA, Investasi China di RI Tetap Tinggi

Selasa, 24 Januari 2017 - 09:27 WIB

Oleh :

Rochimawati,

Bendera China berkibar di bangunan The Great Hall of the People, China

Sumber :

REUTERS/Jason Lee

VIVA.co.id – Iklim investasi antara Indonesia dengan China saat ini dinilai masih aman. Meski, belakangan isu politik cenderung SARA beredar dan diangkat pihak tertentu, terkait agama dan ras Tionghoa.

Baca Juga :

Perputaran Uang Selama Pilkada Ditaksir Rp25 Triliun

"Jadi minat investasi negara China ke Indonesia masih besar sekali," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan International Shinta Widjaja Kamdani kepada VIVA.co.id pada Selasa, 24 Januari 2017.

Data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dari Januari hingga September nilai realisasi investasi China sebesar US$1,6 triliun dan bila ditambah realisasi investasi Hong Kong, yang sebesar US$1,6 triliun juga, total realisasi investasi menjadi US$3,2 triliun.

Baca Juga :

Kadin Minta Pemerintah Jangan Dulu Pajaki UMKM

China dan Hongkong, tercatat menduduki posisi ketiga dan keempat yang memiliki nilai realisasi investasi terbesar di Indonesia, yang mana pada posisi pertama masih ditempati Singapura sebesar US$7,125 triliun dan posisi kedua adalah Jepang dengan nilai US$4,5 triliun.

Sehingga, Shinta menilai gangguan isu politik atau pun SARA, saat ini belum berdampak langsung ke arah penurunan nilai investasi asing. Meski begitu, ia mengungkapkan ada sikap resah atau kehati-hatian dari investor.

"Sampai saat ini mereka (investor) masih wait and see. 'Apa yang terjadi dengan Indonesia ke depan'. Mereka masih ragu-ragu. Sampai sejauh mana ini akan menimbulkan keresahan. Isunya belum berdampak langsung. Ini kan baru lihat dari isu keamanannya, kenyamanannya," tutur dia.

Selama Indonesia bisa menjamin keamanan investasi dengan kemudahan berbisnis (Easy of Doing Business/EODB), menurut Shinta akan sangat membantu kelancaran investasi semua negara masuk Indonesia, tidak hanya China.

Indikator EODB, meliputi kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pembayaran pajak, pemenuhan kontrak, penyelesaian kepailitan, pencatatan tanah dan bangunan, permasalahan izin pembangunan, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan investor, serta perdagangan lintas negara.

"Kami mendukung pemerintah untuk peningkatan investasi. Kadin itu kan mitra pemerintah bagaimana mendorong investasi itu bisa terealisasi baik itu dari dalam maupun di luar negeri," kata Shinta.