Menkeu: RI Susah Makmur Bila 11% Rakyat di Bawah Kemiskinan
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah harus menyikapi secara serius dalam mengatasi tingkat ketimpangan sosial (rasio gini), yang saat ini berada di angka 0,4. Dia menilai, hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan seksama adalah terkait aspek kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial.
"Hal ini memberikan peringatan bagi kita untuk mulai melihat apa yang perlu diperbaiki. Dari sisi kebijakan ekonomi, bahkan sosial, apa saja yang perlu dilakukan agar ketimpangan tidak menjadi lebih besar," kata Menteri Keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin 16 Januari 2017.
Ani, demikian panggilan akrab Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa tujuan negara untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran merupakan tantangan besar bagi pemerintah, jika pada kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Sulit bagi kita mencapai masyarakat yang adil dan makmur, kalau sekitar 10-11 persen masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan," kata Ani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menilai, upaya memakmurkan rakyat Indonesia melalui manajemen ekonomi, politik, sosial, justru mengalami kesenjangan yang cukup jelas terlihat.
Sebab, fakta di lapangan membuktikan bahwa hanya sebagian kecil populasi masyarakat kelas atas dan elit, yang menguasai aset negara dan alat-alat produksi kapital.
"Hal ini tentunya sangat berlawanan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Ketimpangan yang ada di Indonesia juga terjadi di Jawa dan di luar pulau Jawa, Jakarta dengan di luar Jakarta. Ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa besar bagi pemerintah," ujarnya.
(ren)
Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2021 yang Dirilis BPS Sesuai Prediksi
BPS baru saja merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2021 sebesar 5,02 persen dan sepanjang 2021 3,69 persen.
