Pemerintah Gerakkan PLN 'Mini' untuk Terangi 2500 Desa
- Dok. PLN
VIVA.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.
Dalam aturan tersebut, badan usaha di luar PT PLN, baik badan usaha milik daerah, swasta, dan koperasi dapat mengelola suatu wilayah usaha kelistrikan tertentu, berdasarkan persetujuan gubernur.
"Di situ, dimungkinkan suatu badan usaha di luar PLN, katakanlah PLN 'mini' untuk melistriki desa-desa yang belum memiliki listrik, karena ada 2500 desa yang belum terlistriki," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, di kantornya, Senin 16 Januari 2017.
Jarman mengatakan, PLN masih diberi tugas bersama dengan pihak non PLN tersebut, sehingga secara tugas, peran, dan fungsi, PLN tidak ada masalah. Aturan yang memberikan keleluasaan bagi pihak non PLN ini, justru bisa mempercepat pembangunan listrik.
"Contohnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, di sana itu ada BUMD yang sudah melistriki tiga kecamatan rata-rata dengan pelanggan enam ribu lebih. Nah, ini sudah berjalan dengan tarif nasional tentunya," kata dia.
Peluang-peluang seperti ini, menurut dia akan terus diambil. Sehingga, semua unsur masyarakat bisa mendukung peningkatan rasio elektrifikasi secara lebih cepat. Khususnya, di wilayah Indonesia timur.
"Mayoritas tujuannya adalah di Indonesia bagian timur, terutama di Papua dan Maluku, di Indonesia bagian barat, juga ada di Sumatera. Tapi prioritas bagian timur, karena bagian terpencil dan terluar itu kan di bagian timur itu yang menjadi tujuan kita," kata Jarman. (asp)
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 2021 Tak Capai Target
Contoh Infrastruktur ketenagalistrikan itu adalah penambahan pembangkit listrik yang ditargetkan sebesar 6.187,91 Megawatt (MW), hanya tercapai 1.901,74 MW.
