Ini yang Buat Pejabat di Daerah Sulit Berinovasi
- ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya inovasi kebijakan dari setiap pejabat daerah, dalam usaha memajukan struktur perekonomian daerah.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengungkapkan, sejumlah faktor yang memengaruhi hal tersebut. Seperti, dari sisi regulasi, perencanaan dan kepemimpinan daerah, koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, sampai dengan anggaran yang terbatas.
"Kemudian, road map (peta jalan) ke depan, ketersediaan infrastruktur di daerah, hingga kualitas dan kuantitas daerah," ungkap Arifin dalam sebuah diskusi di kantornya, Jakarta, Rabu 11 Januari 2017.
Arifin memandang, kesuksesan inovasi dipengaruhi oleh tiga faktor. Mulai dari sisi kepemimpinan setiap Kepala Daerah, regulasi yang memadai, serta alokasi anggaran yang mencukupi untuk membuat inovasi tersebut tidak hanya menjadi isapan jempol semata.
Sebab sampai saat ini, masih dibutuhkan penguatan sektor-sektor lain, untuk mendukung munculnya suatu inovasi baru. Salah satunya, adalah dengan sinkronisasi dan kebijakan lintas pemangku kepentingan, yang hingga saat ini masih bersiat parsial. Ini menjadi suatu perhatian.
"Tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat dan daerah juga belum jelas. Regulasi di darah juga harus kondusif, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan," katanya.
Selain itu, Bappenas juga mencatat bahwa sampai saat ini belum ada pengembangan insentif untuk inovasi daerah, ditambah dengan sistem untuk mendukung kinerja inovasi yang juga belum memadai. Sehingga, dibutuhkan berbagai penguatan kepada sektor tersebut.
"Butuh perintisan data inovasi daerah berbasis online yang bisa dipakai semua pihak. Jadi sistem informasi di suatu daerah bisa diakses oleh semua daerah," ujarnya
Lemhannas Siap Berkontribusi Susun Perencanaan Program Pembangunan Nasional
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PPN/Bappenas.
