Bappenas: Desentralisasi Ekonomi Belum Terjadi di Daerah
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menginginkan setiap kepala daerah memiliki inovasi untuk membangkitkan ekonomi daerah, di tengah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pusat terbilang sangat terbatas.
"Saya selalu mengapresiasi kepala daerah yang mempunyai strategi kebijakan sendiri, untuk menjadikan daerahnya tidak bergantung dari transfer dan kegiatan pemerintah pusat," ungkap Bambang, dalam sebuah seminar di kantornya, Jakarta, Rabu 11 Januari 2017.
Selama menjabat sebagai penyelenggara negara, Bambang mengakui, hampir tiap kali menemui pejabat daerah mendapatkan masalah yang sama. Mereka, kata dia, selalu mengeluhkan hal yang sama, terutama dari sisi alokasi anggaran yang mampu diberikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bambang memahami, setiap kepala daerah memang memiliki tanggung jawab besar untuk menyejahterakan daerahnya masing-masing. Namun, tanpa adanya inovasi baru, maka akan sulit untuk membangkitkan perekonomian daerah, di tengah ketersediaan anggaran yang terbatas.
"Banyak kepala daerah lain yang dipuji karena inovasinya. Mereka sudah tahu, dengan kondisi anggaran terbatas, harus mencari inovasi untuk memecahkan masalah ini," katanya.
Selama ini, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki inovasi, dan hanya terkesan mengikuti berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Maka dari itu, mantan Menteri Keuangan tersebut berharap setiap kepala daerah memiliki strategi baru untuk memajukan ekonomi daerahnya.
"Kita sudah desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Tetapi yang masih belum terasa sejak 17 tahun era desentralisasi, yakni desentralisasi ekonomi," ujarnya.
Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah Percepat Realisasi APBD
Kemendagri juga terus konsisten dengan komitmennya dalam mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
