IPO BUMN 2017, Wapres Kalla: Tergantung Menteri BUMN
- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji, akan mendorong banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi emiten di lantai Bursa Efek Indonesia. Sebab, dengan cara itu, perusahaan BUMN tak hanya mendapatkan modal, namun laporan keuangan dapat dibuka secara transparan.
"BUMN tentu kita dorong IPO (Initial Public Offering, atau penawaran saham perdana), agar dapat modal jangka panjang. Kedua, agar BUMN menjadi transparan. Masyarakat juga bisa memantau, atau mengoreksi jika BUMN itu dalam masalah," ujarnya, saat ditemui di gedung BEI Jakarta, Selasa 3 Januari 2017.
Namun, Wapres meminta, agar masyarakat dapat memaklumi jika realisasi pencatatan saham perdana (IPO) perusahaan BUMN membutuhkan proses yang lama. Sebab, sebagai perusahaan milik negara, perlu persetujuan terlebih dahulu dari parlemen.
"Kalau BUMN mau go public, itu tidak semudah seperti swasta. Karena, kalau asetnya dilepas lebih dari Rp100 miliar, harus berdasarkan persetujuan DPR dulu. Maka maklum, ada proses-proses seperti itu," tuturnya.
Meskipun demikian, dia kembali menekankan bahwa tidak hanya mendorong BUMN melakukan IPO, tetapi juga anak dan cucu perusahaan dari BUMN itu sendiri.
"Tapi itu (IPO) tergantung Menteri BUMN, yang tahu BUMN mana saja yang siap untuk IPO. Tapi saat ini, yang sudah 21 BUMN sudah IPO dari kurang lebih 160 BUMN yang ada. Jadi, masih besar kemungkinannya," tuturnya. (asp)
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
