Sri Mulyani Ancam Kirim 'Surat Cinta' ke Pengelola BUMN

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Suparman

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan melanjutkan strategi yang kurang lebih sama untuk mendorong para pengemplang pajak ikut memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty periode ketiga. 

Respons Kadin soal Usulan Tax Amnesty Jilid III pada 2025

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengatakan salah satu strateginya yaitu mengirimkan 'surat cinta' secara elektronik langsung kepada wajib pajak (WP). Cara ini telah lakukan pada periode sebelumnya. 

Pada periode ketiga, Ani mengatakan, akan mengawasi para pejabat atau pengelola Badan Usaha Milik Negara seperti komisaris, dan jajaran direksi BUMN yang menjadi WP, namun masih mangkir dari kewajiban pajaknya. 

Respons Pengusaha soal Rencana Tax Amnesty Jilid III

"Kalau ikut tax amnesty bagus, tapi kalau enggak ikut, kita lihat aja SPT-nya (Surat Pemberitahuan Tahunan) di 2017," ujar Ani kepada media pada Sabtu malam, 31 Desember 2016.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan mengawasi para WP dari BUMN melalui data base WP yang ada di Indonesia. Tercatat dalam data base ada sekitar 32 juta WP, tapi masih sekitar 27 juta-an WP yang melaporkan SPT. 

Peran Politisi Golkar Misbakhun Dorong Reformasi Sektor Keuangan Berbuah Penghargaan

"Kita juga akan melakukan secara fokus, karena seperti yang saya katakan. Seluruh komisaris, direksi dan lain-lainnya BUMN, kita lihat saja," ucapnya. 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan 'surat cinta' melalui email yang berisi imbauan kepada 204.125 WP yang belum melaporkan seluruh hartanya pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pada periode kedua tax amnesty kemarin. Penyebaran email cinta itu pun membuahkan hasil manis.
 

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda

Komisi II DPR Dorong Land Amnesty, Apa Itu?

Bila selama ini kita mengenal munculnya program pemerintah yakni tax amnesty, atau pengampunan pajak, kini Komisi II DPR RI, juga mendorong adanya land amnesty. Apa itu? 

img_title
VIVA.co.id
30 Desember 2024