Edukasi Antikorupsi Lewat Teater, Ini Kritik Tika Bisono
- VIVA.co.id/ Putri Firdaus
VIVA.co.id – Setelah menonton pertunjukan teater Antikorupsi pada Kamis, 22 Desember 2016 kemarin di Taman Ismail Marzuki, psikolog Tika Bisono melontarkan beberapa kritik terkait pertunjukan tersebut. Terutama, mengenai penanaman nilai 10 integritas diri yang menjadi fokus utama diadakannya teater itu.
Dari segi pementasan misalnya, Tika memuji konsep video mapping yang lucu dan animatif, namun pesan yang ingin disampaikan dari teater tersebut dirasa kurang tersampaikan.
"Over all ok. Di sini tadi yang aku catat messagenya enggak terlalu kelihatan," kata dia saat ditemui oleh VIVA.co.id setelah pertunjukan.
Ia menyarankan untuk pertunjukan teater yang mengangkat nilai-nilai kebaikan tersebut harus dilakukan secara total. Nilai tersebut hendaknya sering dielu-elukan agar anak-anak lebih mudah menangkap apa yang hendak disampaikan.
"Mungkin kalau tokohnya dinamai dengan 10 nilai tersebut anak-anak jadi lebih mengerti dan tokoh bisa jadi inspirasi buat mereka. Konsep sehari-hari terus difantasikan memang enggak mudah harus benar-benar hardsell agar nilai tersebut sebagai dapat ditampilkan sebagai suatu fantasi," ungkapnya.
Menurutnya, penanaman nilai antikorupsi yang digadang itu tidak hanya ditunjukkan melalui seni belaka, tetapi juga dimasukkan dalam pembelajaran sehari-hari. Pendidikan di sekolah salah satunya agar penanaman nilai tersebut terus berkelanjutan.
"Kalau mau masuk ke sistem pendidikan, harusnya pakai sistem juga. Bisa masuk pelajaran juga, muatan-muatan itu juga ditambahin teman-teman KPK," kata perempuan 56 tahun tersebut.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menanamkan nilai antikorupsi pada anak dan remaja melalui seni teater yang diadakan secara gratis selama dua hari 22 dan 23 Desember 2016 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Melalui kesenian, KPK berharap nilai tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai salah satu upaya pencegahan preventif prilaku korupsi.
Akademisi Antikorupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming
Menurut Todung, penjatuhan pidana terhadap Maming merupakan hal yang dipaksakan karena tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai.
