OJK Dorong Fintech Berikan Pinjaman di Atas Rp5 Juta

Selasa, 20 Desember 2016 - 06:57 WIB

Oleh :

Rochimawati,

Uang rupiah.

Sumber :

VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Otoritas Jasa Keuangan mendorong perusahaan finansial berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan nilai pinjaman di atas Rp5 juta per nasabah. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atau kredit Rp1.000 triliun per tahun.

Peneliti Eksekutif Senior OJK Hendrikus Passagi mengatakan, seharusnya pertumbuhan bisnis fintech mampu dibarengi dengan semangat memenuhi kebutuhan pembiayaan atau kredit di dalam negeri dengan meningkatkan plafon pinjaman di atas Rp5 juta.

"Seharusnya penyaluran pinjaman dari fintech bisa ditingkatkan dan tidak hanya terbatas pada Rp2 juta-Rp3 juta untuk setiap penerima pinjaman. Kebutuhan bagi UMKM di daerah cukup tinggi dan tidak mungkin di Papua terbatas hanya Rp2 juta," kata dia saat ditemui di Jakarta, Senin malam, 19 Desember 2016.

Hendrikus mengatakan, harapan tersebut sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakan atas pinjaman atau kredit yang mencapai Rp1.000 per tahun. "Kebutuhan Rp1.000 triliun itu tidak bisa dipenuhi oleh pasar modal, perbankan dan industri keuangan nonbank (IKNB)," tuturnya.

Hendrikus berharap, keberadaan fintech bisa menjadi solusi bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau dalam pengembalian. "Selama ini masyarakat di daerah kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Sehingga, mereka meminjam ke tengkulak dengan bunga tinggi," ujarnya.

Terkait keberadaan fintech, Hendrikus menjelaskan, sejauh ini pihaknya memperkenankan industri keuangan yang baru ini untuk tumbuh, sepanjang perusahaan tersebut menerapkan mekanisme off balance sheet.

"Penyelenggara layanan fintech dilarang meminjamkan uang maupun menerbitkan surat utang, namun hanya mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman," tutur Hendrikus.

Dia mencontohkan, OJK tidak meregulasi PT Digital Alphe Indonesia (UangTeman), karena sudah ada aturan on balance sheet yang sudah diterbitkan untuk perbankan, multifinance dan gadai swasta. "Untuk yang off balance sheet ini mengikuti ketentuan hukum perdata," ujarnya.