Industri Tekstil RI Melempem, Pemerintah Berbenah
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait tata niaga tekstil dan produk tekstil dengan menteri ekonomi terkait.
Jokowi mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil Indonesia, terus mengalami penurunan ekspor. Ia membandingkan ekspor produk tekstil dari bulan Januari-Oktober 2016, turun 4,3 persen dibanding periode yang sama 2015 lalu.
"Penurunan itu, sejalan dengan kondisi pasar ekspor tekstil Indonesia di dunia, yang terus menerus turun. Dari 2,13 persen tahun 2001, menjadi 1,56 persen di tahun 2015," kata Jokowi di kantor Presiden, Selasa 6 Desember 2016.
Bahkan, kata Jokowi, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara Vietnam dan Bangladesh yang masing-masing menguasai 3,62 persen dan 4,05 persen pangsa pasar industri tekstil dunia.
"Di pasar global, kita masih kalah dengan Vietnam di pasar Eropa dan Amerika. Karena, kita masih dikenakan tarif 6-20 persen, sedangkan Vietnam nol persen," kata Jokowi.
Tak hanya itu, menurut Jokowi, industri tekstil Indonesia sendiri juga belum mampu menjadi raja di pasar domestik. Imbas serbuan produk impor dari luar, yang sering masuk lewat praktik-praktik impor ilegal.
"Modusnya impor borongan, impor rembesan dari brikat, serta impor pakaian bekas dan pemalsuan nomor HS (harmonize sytem)," kata Jokowi.
Jokowi minta langkah-langkah terobosan
Padahal, kata Jokowi, industri tekstil merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak sumber daya manusia. Industri tekstil pun mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan perdagangan.
"Ya, seperti kita lihat di Tanah Abang, atau maraknya sentra-sentra fashion di Tanah Air," ujar mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Menurut Jokowi, negara-negara industri utamanya di Asia, meliputi Jepang, China, Korea Selatan, mengawali revitalisasi sebagai negara industri dengan mengembangkan manufaktur tekstil dan produk tekstil.
"Untuk itu, saya minta kementerian terkait, untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan yang ada di industri tekstil kita. Termasuk, keterlibatan Indonesia dalam kerja sama perdagangan di berbagai kawasan," kata dia.
Tak hanya itu, kebijakan-kebijakan pemerintah harus mendukung industri tekstil dalam negeri, agar industri tekstil lebih kompetitif. Misalnya, kebijakan penurunan harga gas di industri tekstil, dan penyederhanaan logistik.
Selain itu, Badan Keamanan Laut, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, Kepolisian, juga diminta memperkuat sinergi untuk mengatasi masalah penyelundupan pakaian bekas dan importasi ilegal.
"Saya kira, permasalahan ini sudah jelas, tinggal bagaimana langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah pemberantasannya di lapangan," tegas Jokowi. (asp)
