Kemenkeu Diminta Audit Sistem Teknologi Keuangan Menyeluruh
VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menganggap, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangatlah menciderai kepercayaan publik kepada sektor perpajakan.
"Kejadian ini (OTT pegawai pajak) sangat menciderai sekali ya, karena apa? Di saat kita sedang membangun kembali kepercayaan publik terhadap kinerja perpajakan kita melalui kebijakan tax amnesty, terjadilah insiden ini," ujar Eddy, Selasa 29 November 2016
Politisi PDIP itu menilai kejadian tersebut telah melukai kepercayaan publik.
"Kita tahu, di dunia perbankan, kepercayaan adalah segalanya. Jika sudah terluka, akan sangat sulit sekali untuk mengembalikannya," kata Andreas.
Kendati demikian, Andreas mengaku, dirinya percaya bahwa masih ada pegawai yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hanya saja, lanjutnya, kejadian ini menjadikan momentum kebangkitan kepercayaan perpajakan kita menjadi terluka.
"Untuk itu, saya minta Kemenkeu untuk mengaudit sistem teknologi informasi keuangan di Ditjen Pajak dan Kemenkeu secara menyeluruh. Bisa bekerjasama dengan KPK untuk mengusut sampai ke akar-akarnya," katanya. (webtorial)
Komisi II DPR Dorong Land Amnesty, Apa Itu?
Bila selama ini kita mengenal munculnya program pemerintah yakni tax amnesty, atau pengampunan pajak, kini Komisi II DPR RI, juga mendorong adanya land amnesty. Apa itu?
