Presiden Resmikan Pelabuhan Perikanan Untia di Makassar

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara meresmikan operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Untia di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 26 November 2016. Presiden juga bagikan Kartu Asuransi Nelayan kepada 18 perwakilan, serta enam perwakilan keluarga penerima Klaim Asuransi Kematian Nelayan. 

Dalam acara peresmian ini, Presiden didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, serta dihadiri para pimpinan daerah, muspida, serta pejabat lainnya.

"Dengan Pelabuhan Untia ini kita berikan solusi meningkatkan produksi perikanan Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, karena lokasinya sangat strategis di kawasan Industri Makassar dan dekat dengan pelabuhan umum untuk ekspor. Perlu diingat bahwa target ekspor Sulawesi Selatan sangat besar, 10 persen dari sasaran ekspor nasional," terang presiden dalam siaran persnya, Sabtu 26 November 2016.

Pengembangan Pelabuhan Untia diharapkan menjadi sentra produksi perikanan yang terhubungkan dengan Pelabuhan Perikanan (PP) lainnya di kawasan Sulawesi Selatan. Antara lain, PP Cempae, PP Maccinibajji, PP Kalibone, PP Potere, PP Beba, PP Labuang, PP Barombong, PP Boddia, PP Lonrae, PP Birea, PP Bentenge, PP Kajang, PP Tongke-tongke dan PP Lappa. 

"Oleh sebab itu ini akan menjadi pengembangan yang baik bagi produksi perikanan kita," imbuh Presiden

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengatakan peresmian pelabuhan perikanan ini dilakukan untuk mempersiapkan pengembangan industri perikanan, sehingga nelayan bisa meningkatkan kenaikan tangkap yang melimpah.

Selain itu, pelabuhan ini juga telah sesuai dengan rencana pemerintah merevitalisasi infrastruktur perikanan tangkap di Indonesia. Ia mengatakan pelabuhan ini merupakan salah satu sentra perikanan penting di Kawasan Timur Indonesia dan akan dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan dengan sarana dan prasarana yang memadai baik fasilitas pokok, fungsional maupun penunjang. 

"Itu sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," kata dia. 

Setelah beroperasi, nantinya Pelabuhan Perikanan Untia ini akan mendukung aktivitas nelayan yang berada di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 929.700 ton per tahun. WPP 713 yakni meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali. 

Selanjutnya, pelabuhan ini juga akan dapat melayani sampai 300 kapal, mulai dari ukuran kurang dari lima Gross Ton (GT) hingga di atas 30 GT, dengan target produksi perikanan sebesar 1.680 ton per tahun.

Progres pembangunan pelabuhan seluas 5,4 hektare ini dirasakan mulai sangat intensif dalam dua tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari sinergitas pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan total anggaran mencapai Rp200 miliar.

Program Satu Juta Asuransi bagi Nelayan

Selain peresmian pelabuhan, Presiden Jokowi juga menyaksikan penyerahan Kartu Asuransi Nelayan kepada 18 orang perwakilan penerima se-Provinsi Sulawesi Selatan serta enam orang perwakilan keluarga penerima Klaim Asuransi Kematian Nelayan. 

Selain itu, turut diberikan bantuan alat tangkap ikan dan perahu nelayan kepada dua orang perwakilan penerima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Yang berkaitan dengan asuransi, pemerintah telah memberikan kurang lebih satu juta asuransi dari Sabang sampai Merauke dengan premi Rp175 ribu per tahun. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan agar bila terjadi sesuatu di laut, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan jaminan kehidupan masa depan bagi anak dan istrinya," terang presiden.

Presiden mengatakan bahwa premi asuransi bagi nelayan tersebut ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta jumlah nelayan yang akan menerima asuransi akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. "Kalau ada anggaran jadi dua juta nelayan," ujar Presiden. 

Untuk diketahui, asuransi bagi para nelayan tersebut akan memberikan jaminan sebesar Rp200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal saat berada di lautan, Rp160 juta bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp80 juta bagi para nelayan yang mengalami cacat, serta Rp20 juta sebagai plafon untuk pengobatan. 

Selain itu, diberikan pula bantuan berupa lima unit kapal penangkap ikan tiga GT senilai Rp768 juta dan beberapa jenis bantuan bagi para nelayan lainnya.

Halaman Selanjutnya

"Itu sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," kata dia.