Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Kontrak Kelola Migas

Selasa, 22 November 2016 - 23:43 WIB

Oleh :

Fikri Halim,

Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Sumber :

Fikri Halim/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengubah skema kontrak dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi di Tanah Air. Skema yang tengah dikaji secara intensif adalah gross split sliding scale.

Baca Juga :

Pemerintah Lelang Blok Migas West Kampar, Catat Syaratnya

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, skema baru ini dikaji untuk bisa meminimalisir perdebatan antara Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) dengan pemerintah terkait cost recovery (biaya operasi yang dapat dikembalikan).

“Kami akan coba untuk KKKS ke depannya, adalah dengan skema gross split, jadi sudah tidak ada ribut lagi terkait cost recovery. Terserah, bagaimana cara kerja KKKS, yang penting beres, pas hitungan gross split-nya” kata Jonan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 22 November 2016.

Baca Juga :

ESDM Luncurkan Aplikasi Si Ujang Gatrik, Ini Fungsinya

Langkah ini dilakukan sebagai upaya penekanan cost recovery, karena biaya tersebut dianggap terlalu membebani keuangan negara, sebab jumlahnya yang cukup besar. Dengan mekanisme gross split, potensi kerugian (potensial loss) pemerintah dari perhitungan cost recovery dinilai bisa ditekan, karena perhitungan bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah dilakukan saat awal pembahasan kontrak.

Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menegaskan, aturan ini akan segera rampung dalam waktu dekat. Skema gross split diharapkan bisa menjadi jalan keluar dan solusi pemerintah untuk menekan potential loss, alias kerugian karena mekanisme ini dinilai lebih efisien dari sisi biaya dan waktu negosiasi.

“Gross split nanti (diatur) dalam Permen (Peraturan Menteri). sedang diproses sekarang. Semoga segera, sangat segera. Lagi di proses," kata Wirat. (asp)