Pernyataan Presiden Soal Aktor Politik Harus Diklarifikasi
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi ‘Aksi Damai 4/11’ harus diklarifikasi. Sebab lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif. Siapa yang sebetulnya menunggangi siapa?
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menuding aksi umat Islam 4/11 ditunggangi aktor politik. Presiden Jokowi mengatakan hal itu usai menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka.
"Tuduhan Presiden ini bisa berbalik, jika tidak punya bukti bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi. Presiden diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum," ujar Fahri Hamzah melalui pesan tertulis, Senin 7 November 2016.
Akibat semua itu, menurut Fahri, menjadi penyebab sandera kepada aparat penegak hukum di sekitar Presiden. Karena para aparat penegak hukum itu menjadi tempat berlindung para terduga melakukan pidana dan korupsi.
Fahri Hamzah balik menuding tuduhan Presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar. Sebab, menurut Fahri, adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang Presiden daripada sejuta massa aksi.
"Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. jika tidak maka sama saja Presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai," ujarnya.
Seperti diketahui, aksi demo umat Islam yang diperkirakan melibatkan sekitar 2,3 juta orang pada Jumat 4 November relatif berlangsung damai hingga sekitar pukul 19.30. Namun, usai lepas sholat Isya, terjadi kericuhan di ujung utara jalan Merdeka Barat.
Polisi menembakkan gas air mata kepada para peserta unjuk rasa yang berada beberapa meter dari halaman istana. Saat itu sebenarnya tengah berlangsung pertemuan antara Wakil Presiden Jusut Kalla dengan sejumlah ulama yang ikut aksi unjuk rasa. (webtorial)
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
