34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Negara Merugi
Jumat, 4 November 2016 - 12:00 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Saptono
VIVA.co.id -Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkapkan bahwa masih ada 34 proyek pembangunan listrik yang hingga saat ini belum terselesaikan. Akibatnya, negara diprediksi mengalami kerugian.
Baca Juga :
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
"Kami laporkan (kepada Presiden) mengenai pembangunan listrik yang terkendala di PLN. Ternyata sampai hari ini, dari 7.000 Megawatt ada 34 proyek yang sampai hari ini tidak terselesaikan," kata Pramono di kantor Presiden, Jakarta, Jumat 4 November 2016.
Pram menyebut berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP), negara telah mengeluarkan uang hingga Rp4,49 triliun untuk proyek tersebut. Namun hingga saat ini, proyek tersebut masih belum terselesaikan.
"Dari 34 proyek, ada 12 yang dipastikan tidak dapat diselesaikan. Jadi ada kerugian negara," sebut Pram.
Sementara 22 proyek sisanya, disebut masih bisa dilanjutkan, namun dengan penambahan biaya cukup besar, hingga Rp7,25 triliun.
Terkait total kerugian negara yang diduga dialami negara, Pramono enggan mengungkapkannya. "Kerugiannya kami tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu," sebut dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan mengenai adanya 34 proyek pembangunan listrik yang mangkrak pada rapat terbatas. Bahkan, Presiden Jokowi berencana akan melaporkannya kepada KPK jika memang ada proses yang tidak sesuai dalam mangkraknya proyek-proyek itu.
Presiden Jokowi sempat menanyakan perihal proyek-proyek yang telah mangkrak hampir delapan tahun itu kepada Kepala BPKP.
Dia meminta kepastian mengenai hal tersebut kepada pihak BPKP, sebagai dasar untuk dilaporkannya kepada KPK.
"Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah berarti saya akan bawa ke KPK. Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil, gede sekali, 34 proyek pembangkit listrik sampai sekarang saya belum dapat kepastian mengenai ini," kata Jokowi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara 22 proyek sisanya, disebut masih bisa dilanjutkan, namun dengan penambahan biaya cukup besar, hingga Rp7,25 triliun.
