Tanpa Kekuatan Politik, Rencana Tata Ruang Hilang Esensi
- Rumahku.com
VIVA.co.id – Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang mengatakan, akibat terbatasnya lahan yang berbanding terbalik dengan kebutuhan dan peruntukannya, perencanaan tata ruang pun dianggap telah kehilangan esensinya.
Sehingga, dalam perencanaan tata ruang itu tidak ada lagi hal substansial, yang bisa dijadikan pedoman bagi pembangunan ke depan.
Budi menjelaskan, biasanya setelah rencana tata ruang itu selesai dibuat, hal itu kerap dikalahkan dengan kebutuhan permintaan (demand). Sehingga, terjadi alih fungsi lahan, karena kepentingan-kepentingan yang biasanya bersifat komersil tersebut.
"Dan, hal itu bisa membuat planner (perencana), serta para pengambil keputusan tutup mata akan kondisi yang berseberangan semacam itu," kata Budi dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2016.
Selain itu, besarnya kepentingan politik pada perencanaan dan penataan sebuah lahan juga kerap memicu diabaikannya esensi perencanaan tata ruang. Karenanya, para planner pun dinilai perlu untuk memiliki kekuatan politik sebagai posisi tawar.
Jika tidak, esensi perencanaan tata ruang pun menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan anggapan bahwa tata ruang yang ada hanya berorientasi pada kehendak pasar yang membutuhkannya.
"Akibatnya adalah, tidak ada jaminan kepastian dan hilangnya esensi perencanaan, sehingga rencana tata ruang pun banyak dipertanyakan. Jadi, kesannya hanya menjawab kebutuhan pasar saja," ujarnya. (asp)
RK Pede Hadapi Debat Ketiga soal Tata Kota: Keilmuan Saya di Situ
KPU DKI Jakarta akan menggelar debat ketiga Pilkada Jakarta pada 17 November 2024 mendatang.
