DPR Minta Netizen Tidak Menyebar Berita Palsu Soal Demo
VIVA.co.id – Terkait rencana demo 4 November 2016 besok, semua pihak diminta untuk menahan diri agar aksi tersebut berjalan tertib, aman, dan damai. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian, terutama para netizen pengguna aktif media sosial. Medsos sebaiknya digunakan untuk menyejukkan dan menuntun sesama pengguna, bukan untuk memanas-manasi atau menyebar berita palsu.
"Harus diakui, di daerah perkotaan, media sosial memiliki pengaruh besar. Opini yang disebarkan bisa merubah sikap dan cara pandang orang. Karena itu, opini yang menyesatkan itu bisa sangat berbahaya," kata Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay lewat pesan singkatnya, Selasa 1 Oktober 2016.
Oleh karena itu, kata Saleh, aparat Kepolisian diharapkan dapat mengawasi setiap opini dan isu yang sengaja dihembuskan untuk memancing kerusuhan.
"Kepolisian harus menjadi pengawas yang netral. Jika ada uang sengaja memanfaatkan medsos sebagai media provokasi, Kepolisian harus segera bersikap dan bertindak tegas," katanya.
Sejauh ini, lanjut Saleh, rencana demo 4 November, hanyalah sebatas penyampaian aspirasi atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aspirasi tersebut juga sangat sederhana dimana ada tuntutan agar ada proses hukum yang adil dan terbuka bagi pelaku yang diduga melakukan penistaan agama. Penyampaian aspirasi seperti ini diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang.
"Karena dilindungi UU, bagi yang mau demo, jangan dilarang. Sebaliknya, mereka yang tidak mau terlibat, tidak boleh dipaksa," katanya.
Selain itu, masyarakat diminta untuk proaktif mengawal aksi November tersebut. Termasuk melaporkan jika ada tindakan provokatif yang dinilai dapat mengancam ketertiban dan ketentraman.
"Karena aksi ini rencananya diikuti oleh massa yang cukup besar, patut diwaspadai adanya pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan provokasi. Jangan sampai, penyampaian aspirasi itu, malah berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi berkaca pada demo sebelumnya, demo kali ini pun akan berlangsung aman dan tertib," katanya. (webtorial)
Suara Tidak Sah Capai Angka 60 Persen Lebih di Pilkada Banjarbaru, Advokat Kalsel Buka Posko Pengaduan
Pembuatan Posko pengaduan itu sendiri dilakukan sebagai respon atas tingginya perolehan suara tidak sah saat Pilkada serentak 2024 lalu di Kota Banjarbaru.
