Harga Gas Mahal Ini Penyebabnya
- VIVA.co.id/Dhana Kencana
VIVA.co.id – Sebelum membentuk induk usaha, atau holding Badan Usaha Milik Negara, pemerintah disebut harus memperkuat dahulu holding di masing-masing sektor.
“Saat ini, Kementerian BUMN dikatakan sudah merupakan holding besar, namun jika masih ada persaingan yang tidak sehat antar sektor maka sulit untuk mewujudkan niat memperkuat daya saing dalam pembentukan holding tersebut,” kata Direktur Indonesian Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara dalam keterangan tertulisnya, Selasa 1 November 2016.
Menurutnya, pemerintah bisa meniru Khasanah di Malaysia, atau Temasek di Singapura, yang terbukti efisien dan bisa bersaing di tingkat dunia.
"Tapi, kalau sektor belum ada holding-nya, sehingga yang ada adalah persaingan yang kurang sehat. Misalnya antara PGN dan Pertagas yang di sana ada duplikasi pembangunan sarana. Implikasinya bisa menyebabkan harga gas mahal, karena adanya persaingan,” tutur Marwan.
Ia menambahkan, holding energi juga bisa dimaksimalkan dengan penggabungan PT PLN di bawah holding BUMN Energi. Namun, lanjut dia, itu belum mendesak dan yang dibutuhkan sekarang adalah peran pemerintah, agar kinerja PLN bisa mengaliri listrik seluruh Indonesia dengan tarif murah.
“Tentu, memerlukan biaya untuk tarif listrik murah, karena 65 persen biaya (listrik) tersebut digunakan untuk biaya energi primer yaitu solar, gas, batubara. Nah pemerintah seharusnya berperan untuk mengatur harga energi ke PLN, agar bisa lebih murah” katanya.
Marwan mengatakan, penggabungan PLN dan Pertamina sebagai holding energi, merupakan hal yang ideal dibandingkan rencana PLN mengakuisi saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang merupakan anak perusahaan Pertamina.
Dengan penggabungan tersebut, lanjut dia, Pertamina nantinya tidak akan kesulitan memasok bahan bakar minyak dan panas bumi yang dibutuhkan PLN untuk memproduksi listrik.
Secara biaya, hal itu dianggap akan jadi lebih murah, jika PLN menjadi anak usaha Pertamina. Mekanisme holding tersebut juga dianggap lebih tepat dibandingkan mengalihkan saham PGE ke PLN. (asp)
Jokowi Kumpulkan Para Menteri di Istana, Bahas Kebijakan Baru Harga Gas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
