Kementan Gagalkan Bisnis Pupuk Oplosan Beromzet Rp15 Miliar

VIVA.co.id – Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan tidak akan menolerir tindakan pengoplosan pupuk yang jelas-jelas merugikan petani. Amran bahkan memberikan ancaman akan menempuh jalur hukum terkait aksi nakal tersebut.

"Tahun ini kita sudah masukkan 40 orang pengoplos pupuk ke penjara. Ini tindakan tegas bagaimana mengamankan distribusi pupuk kita kepada para petani," ujar Amran saat peringatan Hari Pangan Sedunia ke-36 di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 28 Oktober 2016.

Secara rinci Amran juga membeberkan adanya keterlibatan pejabat yang bermain dalam bisnis pengoplosan pupuk tersebut. Meski tak menyebut detail namanya, ia menegaskan bahwa pelaku merupakan istri kedua seorang pejabat.

"Katanya istri kedua pejabat dan orangnya cantik. Saya enggak sebutkan. Tapi pendapatannya Rp500 juta per hari dan Rp15 miliar per bulan," ucap Amran.

Dalam kesempatan itu, Mentan juga meminta bupati dan wali kota untuk bisa meningkatkan produktivitas padi hingga menjadi swasembada pangan nasional. Pihaknya bahkan mengancam akan menghentikan bantuan dari pusat jika produktivitas di daerah penerima bantuan pertanian tetap rendah. 

"Kami minta agar produksi di semua bupati-wali kota naik. Kalau tidak naik mendingan dikasih anak yatim piatu, ketimbang ke daerah kalau tidak naik," ujarnya.

Di era kepemimpinannya, Amran juga mengaku telah banyak melakukan reformasi sejumlah kebijakan yang jelas-jelas akan menghambat swasembada pangan. Mulai dari menghilangkan tender yang pengadaan alat pertanian yang cukup lama, hingga mencoret anggaran perjalanan dinas senilai Rp1,2 triliun untuk dialokasikan ke petani.

"Kita sudah coret anggaran dinas kita. Anggaran Rp1,2 triliun tahun ini sudah kita berikan traktor untuk petani kita," ujar dia.