Politik Anggaran Pemerintah Tidak Sehat dan Tidak Kredibel
VIVA.co.id – Politik anggaran yang disusun pemerintah dinilai tidak sehat dan tidak kredibel. Banyak target ekonomi yang meleset dan Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mengalami crash dalam meraih target pertumbuhan sebesar 7 persen.
Anggota Komisi XIDPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal ini dalam rilisnya Rabu, 26 Oktober 2016. Dengan kondisi yang ada, Indonesia terjebak dalam middle income trap, pembangunan juga melambat, dan kemampuan daya saing serta daya beli masyarakat melemah. Apalagi, ekspor tahun 2016 diperkirakan tidak lebih dari USD145 miliar atau terendah sejak 2011. Belum lagi, transaksi berjalan defesit sejak 2012 sampai dengan 2016.
“Kita pantas pesimis atas capaian-capaian pemerintah di masa-masa mendatang. Dalam merancang APBN 2017 saja, pemerintah Jokowi-JK melakukan hal yang sangat fatal. Sebab, dalam APBN 2017 kita harus membayar bunga utang saja sebesar Rp221 triliun, sehingga pemerintah harus menerbitkan SBN Neto sebesar Rp404 triliun. Lalu, apa yang bisa diharapkan dari proses perancangan politik anggaran yang tidak sehat dan kredibel seperti itu?” kata Heri.
Anggota F-Gerindra ini mengungkapkan, untuk menutup defisit anggaran, membayar cicilan pokok, dan Penyertaan Modal Negara (PMN), pemerintah harus membuat utang baru dan terus membengkak setiap tahun. Ditambahkannya, neraca pendapatan primer (NPP) juga mengalami defisit yang besar pada tahun-tahun medatang, karena paket kebijakan ekonomi I sampai XIII yang sangat berbahaya.
Padahal, defisit NPP pada kuartal pertama 2016 sudah mencapai sebesar USD7,5 miliar. Diperkirakan dengan adanya 13 paket kebijakan ekonomi tersebut, defisit NPP tahun 2021 akan menjadi sebesar USD50 miliar.
“Tidak ada jalan lain yang mesti ditempuh pemerintahan selain kembali ke sistem ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33 UUD yang sudah sangat mendesak untuk diimplementasikan,” ujar Heri lagi.
Dengan begitu, sambungnya, penguasaan produksi dan pasar nasional terkendali dan defisit NPP dapat ditekan sekecil mungkin dan akumulasi keuntungan akan memperkuat tabungan nasional.
“Selama pemerintahan Jokowi-JK tetap menjalankan kebijakan ekonomi seperti yang ada saat ini, ekspansif namun kondisi dalam negeri dibuat kontraksi, maka selama itu pula kerugian negara akan bertambah banyak dan bertumpuk-tumpuk,” kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Ditegaskan pula oleh Heri, ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini, ternyata lebih jahat dari ekonomi liberal yang sesungguhnya. Ia hanya menghadirkan ketimpangan-ketimpangan baru dan berujung pada meluasnya masalah sosial yang berpotensi caos. (www.dpr.go.id)
30.000 UMKM Binaan SRC Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Sudah Terima Manfaat Rp2,2 M
Sampoerna Retail Community (SRC) kembali menggelar kegiatan bertajuk Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senin, 22 Juli 2024.
