DPR Dorong Islamic Group Satu Sikap di IPU
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Raykat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong negara-negara Islamic Group yang ada di Inter Parliamentary Union (IPU) untuk memiliki satu posisi yang sama dalam penegasan prinsip kedaulatan negara dari intervensi asing.
Sikap ini diperlukan lantaran parlemen negara-negara Islamic Group di IPU yang juga merupakan anggota Parliamentary Union of OIC (PUIC), secara faktual saat ini memiliki usulan yang berbeda-beda terkait resolusi darurat (emergency item. Dirinya mencontohkan, adanya usulan resolusi darurat yang berbeda dari sesama negara anggota PUIC yakni Suriah, Maroko, dan Arab Saudi padahal secara subtansi sama.
"Ketiga negara ini mengajukan resolusi darurat dengan motif berbeda-beda. Tetapi ada satu garis besar yang sama, yakni isu mengenai kedaulatan, dan ini harus jadi kata kunci. Dan agenda terpentingnya terkait kedaulatan Palestina," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar saat menghadiri pertemuan Islamic Group di 135th IPU Assembly and related meetings, Switzerland, Senin 24 Oktober 2016.
Rofi menjelaskan, DPR RI mendorong agar isu kedaulatan menjadi penyatu beragam pandangan dari negara-negara grup PUIC tersebut. Dirinya bahkan akan melobi lebih lanjut untuk mengkombinasikan isu kedaulatan dengan tantangan kemanusiaan yang saat ini dihadapi dunia. Dengan demikian, isu ini diharapkan mendapatkan dukungan lebih luas dari sekitar 160 parlemen anggota IPU.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih lanjut menjelaskan, bahwa Suriah memiliki kepentingan atas pemberlakuan sanksi ekonomi yang kemudian berdampak pada HAM individu termasuk pada pelarangan bepergian, sementara Saudi memiliki kepentingan atas langkah Kongres AS yang mengesahkan UU yang membolehkan warga AS menggugat Saudi atas tragedi 9/11.
"Sementara Maroko mengangkat isu utama PUIC yakni soal kedaulatan Palestina. Isu isu ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai negara nasional membentengi kedaulatan kita untuk tidak mudah tunduk pada asing. Di sisi lain, banyak dari kita memiliki tantangan kemanusiaan dalam beragam konflik yang terjadi seperti di Suriah, Palestina dan lain sebagainya," ujarnya.
Bagi Indonesia, usulan resolusi darurat yang harus didorong adalah isu Palestina, mengingat signifikansinya secara politik bagi dunia dan umat Islam. Isu Palestina perlu untuk diangkat terlebih dengan mencuatnya wacana menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel. "Ini jelas akan menimbulkan kemarahan global. Oleh karenanya kita perlu mendorong kedaulatan Palestina agar langkah menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel tidak terwujud," ujarnya.
Rofi menambahkan kesatuan suara bagi Islamic Group sangat penting untuk menunjukkan kebulatan tekad umat Islam dalam sebuah isu. Dirinya juga menandaskan pentingnya agar Islamic Group baik dalam IPU maupun di PUIC memiliki sinergi mekanisme kerja dan konektivitas yang baik dengan organisasi kerja sama Islam (OKI).
"Yang jadi catatan saya selama ini, kerja-kerja PUIC berikut keputusannya tidak terhubung langsung dengan OKI. Perlu ada mekanisme konektivitas yg lebih baik, agar PUIC dan OKI dapat bersinergi," katanya. (webtorial)
Pidato Pakai Bahasa Arab, Anis: Kemerdekaan Indonesia tak Bermakna Jika Palestina Belum Merdeka
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta berpidato menggunakan Bahasa Arab dalam KTT Luar Biasa Arab-Islam di Riyadh Senin, 11 November 2024.
