Industri Migas di RI Terganggu Lambatnya Eksekusi Kebijakan
VIVA.co.id – Bisnis minyak dan gas bumi (migas) masih menghadapi masa sulit saat ini. Pemulihan di industri ini dinilai haruslah berpangkal dari sumber arus kas, yakni harga minyak dan belanja modal (capex) perusahaan migas besar.
Kejatuhan harga minyak yang terjadi sejak pertengahan 2014 telah memaksa perusahaan memangkas belanja modal di tengah tingginya biaya produksi.
Kedua faktor ini bisa menjadi risiko yang mengancam pemulihan di industri migas dalam jangka panjang. Harga minyak yang rendah menyebabkan perusahaan kesulitan untuk menaikkan dana investasi.
Saat ini harga minyak memang sudah menunjukkan tren kenaikan ke US$45-50 per barel, lebih tinggi dari perkiraan awal tahun US$ 43 per barel. Pada awal 2018, harga minyak diperkirakan bergerak di kisaran US$50-55 per barel dan US$60-65 per barel. Akan tetapi tidak gampang bagi sektor industri migas untuk membalik keadaan ini.
Dilansir dari riset yang dilakukan DBS Group Research, Jumat 21 Oktober 2016, perbaikan harga minyak bisa terjadi tergantung pada sejumlah faktor kunci. Antara lain, keberhasilan konsolidasi industri melalui proses merger dan akuisisi dan kemampuan perusahaan migas besar menaikkan belanja modal.
Hal itu juga perlu didukung oleh peningkatan utilisasi penggunaan rig. Hingga kemampuan perusahaan kapal penunjang lepas pantai melakukan pergantian kapal-kapal tua.
Di Indonesia, industri migas masih memiliki daya tahan yang tinggi di tengah rendahnya harga minyak dunia. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas menjalankan strategi efisiensi dan diharapkan dapat menurunkan biaya produksi yang saat ini mencapai US$25 per barel.
Kemudian fokus pada blok migas yang menguntungkan dan menunda rencana produksi blok migas berbiaya tinggi, terutama di kawasan lepas pantai (offshore). Di sisi lain, efisiensi menekan margin perusahaan jasa kontraktor dan dan kapal penunjang lepas pantai karena menurunnya kontrak.
Namun tantangan terbesar yang dihadapi industri berasal dari ketidakpastian politik dan kebijakan. Di sisi lain, pemerintah masih lambat melakukan reformasi tata kelola migas. Dalam situasi saat ini, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan. Persoalannya, upaya pemerintah melakukan pembenahan pun belum optimal mendorong produksi migas nasional.
"Harga minyak memang hambatan, tapi lambatnya pelaksanaan kebijakan dan reformasi energi merupakan risiko utama industri migas Indonesia di masa mendatang," kata Analis DBS Group Research dalam riset DBS, William Simadiputra.
(ren)
Antisipasi Dampak Konflik Palestina-Israel, Pemerintah Kaji Harga Pertalite Sesuai Jenis Kendaraan
Pemerintah akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite, dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai jenis kendaraan.
