Pemerintah Harus Lebih Memperhatikan Soal Tenaga Kerja
VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai dua tahun pemerintahan Jokowi-JK dari sisi kesehatan, yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan cukup baik.
"Menurut saya, kebijakan di bidang kesehatan yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan cukup baik seperti pembangunan Rumah Sakit-Rumah Sakit regional di daerah serta peningkatan fasilitas kesehatan dan fungsi Puskesmas merupakan kebijakan yang tepat, agar sistem rujukan dari JKN (BPJS) dapat berjalan dan menghindari penumpukkan pasien di rumah sakit yang ada," ujarnya di Komplek DPR RI, Kamis 20 Oktober 2016.
Iqbal menambahkan, sangat disayangkan penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter belum merata di setiap daerah khususnya di daerah terpencil.
"Dalam bidang tenaga kerja Komisi IX melihat belum sepenuhnya kebijakan pemerintah berpihak kepada pekerja misalnya dengan dikeluarkannya PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana dengan PP tersebut pemerintah menetapkan upah melalui rumusan pendapatan ekonomi dan inflasi tanpa perlu melibatkan suara pekerja melalui dewan pengupahan," ujarnya.
Menurutnya, tentu ini merugikan pekerja, selanjutnya kebijakan mempermudah syarat pekerja asing untuk bekerja di Indonesia.
"Syaratnya tidak mesti bisa berbahasa Indonesia dan dihapuskannya syarat mimimal pendidikan formal berdampak kepada ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pekerja kita," katanya. (webtorial)
Diskon 50% Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Industri Padat Karya
Diskon iuran sebesar 50 persen untuk JKK BPJS Ketenagakerjaan diberikan selama 5 bulan dan tidak akan berdampak pada yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan.
