Pemerintah Diminta Perkuat Infrastruktur Air Bersih
- www.pdampadang.com
VIVA.co.id – Anggota DPR Komisi V Fathan Subchi meminta pemerintah untuk konsisten dalam membangun infrastruktur di dalam negeri. Sebab, dengan jumlah penduduk yang semakin besar dan tuntutan ekonomi yang terus meningkat, kondisi infrastruktur di dalam negeri masih sangat memprihatinkan.
“Kami prihatin, masih banyak warga bangsa yang belum bisa menikmati air minum yang layak dan belum terjangkau penerangan listrik. Di banyak daerah, kondisi jalanan yang buruk menyebabkan biaya logistik menjadi sangat mahal dan melemahkan ekonomi masyarakat,” jelas Fathan menanggapi target pemerintah untuk menginvestasikan dana hingga Rp5.000 triliun di sektor infrastruktur sampai tahun 2019, Rabu 12 Oktober 2016.
Fathan menambahkan, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, harus bisa menjadi solusi bagi kebutuhan berbagai segmen masyarakat. Dia lantas menunjuk infrastruktur di sektor air bersih yang saat ini kondisinya di berbagai wilayah di Indonesia justru semakin buruk.
Sebagai negara tropis, lanjut Fathan, sangat memalukan jika harga air minum di negeri ini lebih mahal daripada bensin. Bahkan celakanya, semakin banyak masyarakat yang tidak percaya dengan kualitas air minumnya, sehingga harus membeli dari pabrik air minum yang banyak dioperasikan oleh perusahaan asing.
Karena itu, pemerintah diharapkan bisa menjamin bahwa air bersih yang merupakan hajat hidup orang banyak ini harus dapat dikelola dengan dukungan infrastruktur yang baik. Pemutihan utang 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp3,2 triliun pada 12 Januari 2016, harus bisa menjamin pengelolaan air bersih akan berjalan lebih baik.
“Infrastruktur di sektor air bersih harus cepat dibenahi. Jangan sampai uang rakyat habis hanya untuk beli air minum. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan,” tambah Fathan.
Fathan menegaskan, kebutuhan air bersih yang terus membesar harus diantisipasi sejak dini. Itu sebabnya,dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga fokus membenahi infrastruktur air bersih di berbagai daerah. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana.
“Setiap kali bencana terjadi, pemenuhan air bersih selalu menjadi masalah. Jangan lupa, air adalah hak asasi kedua setelah udara. Negara harus bisa memastikan bahwa hal tersebut terpenuhi dengan baik untuk seluruh rakyat dalam situasi apapun,” tegasnya.
Investasi Rp5.000 triliun
Sebelumnya, Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019 akan membutuhkan biaya investasi mencapai Rp5.000 triliun.
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah telah menaikkan pagu anggaran infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, sebesar sembilan persen menjadi Rp346,6 triliun dibandingkan pagu di APBN-P 2016, sebesar Rp317,1 triliun.
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah. Pada tahun 2015, alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp290,3 triliun di 2015, atau melonjak 63 persen dari pagu Rp 177,9 triliun di APBN-P 2014. Sementara itu, realisasi anggaran infrastruktur di 2015 melonjak 51 persen menjadi Rp 209 triliun dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp139 triliun.
“Sejak pemerintahan Jokowi, kita membangun infrastruktur besar-besaran, karena kebutuhan ini bukan jangka pendek. Kalau mau undang manufaktur, lama mikirnya, mau jual ke mana. Permintaan di dalam negeri lagi melambat, permintaan dunia merosot?," ujar Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu lalu, 5 Oktober 2016.
Merujuk data dari Forum Ekonomi Dunia (FED) di Global Competitiveness Report 2015-2016, kualitas infrastruktur di Indonesia secara keseluruhan hanya bernilai 3,8 dari 7,0. Kualitas infrastruktur di Indonesia masih menempati urutan 37 dari 140 negara di dunia yang disurvei.
