Komisi VIII Dorong Kementerian Jaga Kerukunan Umat Beragama
- U-Report
VIVA.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Yudi Kotouky berharap masyarakat Indonesia tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya dalam menyambut Pilkada Serentak 2017 mendatang.
Legislator PKS asal Papua ini meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan oknum-oknum yang berupaya untuk memecah persatuan dan kesatuan, terlebih dengan cara yang tidak santun dan beradab.
"Komisi VIII akan terus mensosialisasikan ke masyarakat akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam menyambut Pilkada 2017. Tidak boleh ada provokasi isu SARA. Itu melanggar nilai Pancasila, kerukunan NKRI, prinsip ke-Bhinnekaan, dan semangat UUD 1945," kata Yudi, Selasa 11 Oktober 2016.
Diketahui, menurut data dari Bawaslu, terdapat 101 daerah dari 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada pada Februari 2017 mendatang.
Dari 101 daerah tersebut, tiga provinsi yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi adalah Papua Barat, Aceh, dan Banten. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori sedang.
"Kita bisa lihat, saat ini banyak timses ataupun simpatisan yang menggunakan media sosial untuk menjatuhkan bahkan memfitnah lawan kandidatnya. Apalagi sudah menyentuh soal etnis dan agama tertentu. Ini tidak sehat. Para paslon dan timses harus menahan diri. Pertarungan harus di tataran kebijakan," ujarnya.
Oleh karenanya, tegas Yudi, Komisi VIII DPR akan terus mendesak Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga kondusifitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2017.
"Hal-hal yang dapat diantisipasi secara dini, harus cepat dilakukan. Masyarakat juga harus bijak menggunakan media sosial," katanya. (webtorial)
Kata Cak Imin soal Kader PKB Dukung Pramono di Pilgub Jakarta
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku belum mendengar kabar ada kader partainya yang mendukung pasangan calon Gubernur Jakar
