Lembaga Survey Rangkap Jabatan Merupakan Kejahatan Demokrasi
VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Hamka menegaskan bahwa tidak patut jika suatu lembaga survey yang mengaku independen melakukan rangkap tugas sebagai tim sukses maupun pemenangan.
“Menjadi kejahatan berdemokrasi bila lembaga survey ada yang merangkap sebagai tim pemenangan maupun tim sukses,” kata Rahmat saat diskusi Dialegtika Demokrasi di Media Center DPR RI, Kamis, 6 Oktober 2016.
Rahmat menambahkan, seharusnya suatu lembaga survey mempunyai integritas. Dan integritas itu akan langsung hilang ketika lembaga survey menggadaikan hal tersebut demi meraup keuntungan semata.
“Integritas suatu lembaga survey itu mutlak harus ada,” ujarnya.
Rahmat juga menuturkan bahwa setiap hasil survey harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keilmiahan. Sebab, sejatinya survey merupakan produk ilmiah yang transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi.
“Lembaga survey harus ada pertanggungjawaban secara ilmiah dan hukum. Harus ada ruang publik yang bisa mengontrol, jika ada masyarakat yang dirugikan bisa menggugat secara pidana dan perdata. Sehingga terbuka,” kata politisi PDIP ini.
Lebih lanjut dikatakan Rahmat, lembaga survey merupakan bagian dari pendidikan berdemokrasi. Sehingga, lembaga survey seharusnya mampu menjadikan masyarakat lebih berkualitas dalam berdemokrasi.
“Lembaga survey itu bagian dari pendidikan politik. Harus ada kejujuran, independen, transparansi, data harus terbuka, sumber dana juga harus terbuka,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa peran lembaga survey saat ini sudah berubah.
“Sekarang fungsinya sudah sangat banyak berubah. Lebih banyak menjadi tim sukses, konsultan politik,” katanya.
Dengan peran barunya itu, tambah Riza, tentu produk yang dihasilkan lembaga survey tidak lagi seperti sediakala. Padahal, sebagian warga masyarakat republik ini masih beranggapan bahwa lembaga survey saat ini sama seperti awal mula dikenalkan kepada publik.
“Kalau jadi tim sukses hasil surveynya bisa beda. Saya tidak bilang hasilnya dimanipulasi, tapi hasilnya ada yang dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan,” ucap politisi Gerindra ini. (webtorial)
PKS: Perlu Komitmen Kuat Wujudkan Demokrasi Pancasila yang Substantif
PKS nilai Demokrasi sudah berjalan saat awal reformasi. Namun, saat ini demokrasi kembali tertatih-tatih.
