Dirjen Pajak Cerita Tax Amnesty Picu Perceraian Keluarga

Sosialisasi Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di Jakarta
Sumber :
  • REUTERS/Iqro Rinaldi

VIVA.co.id – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan bahwa program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty telah memakan korban. Hal itu diungkapkannya di depan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

Respons Kadin soal Usulan Tax Amnesty Jilid III pada 2025

Ken mengaku bahwa pada periode pertama tax amnesty, ada sejumlah pasangan suami istri yang bercerai, karena terlibat cekcok terkait kewajiban pelaporan seluruh harta yang dimiliki.

“Amnesti ini makan korban juga. Banyak perceraian antara suami dan istri,” kata Ken, saat ditemui di Menara Bidakara Jakarta, Kamis 6 Oktober 2016.

Respons Pengusaha soal Rencana Tax Amnesty Jilid III

Ken bercerita, ada beberapa istri para wajib pajak yang secara tiba-tiba menghubunginya untuk meminta daftar kekayaan yang sudah dilaporkan sang suami kepada otoritas pajak. Namun, DJP pun tidak bisa blakblakan, meskipun kepada sang istri, karena bertentangan dengan undang-undang.

“Ada yang nanya, ‘Pak boleh tidak saya minta data amnesti suami saya?’, Tidak boleh itu rahasia. Kenapa suami saya melaporkan hartanya begitu banyak, rumahnya banyak. Yang dilaporkan ke saya cuma satu rumahnya,” katanya.

Peran Politisi Golkar Misbakhun Dorong Reformasi Sektor Keuangan Berbuah Penghargaan

Merepons pernyataan Ken, sang istri pun tidak terima dan menuding Ken telah melindungi sang suami. Ini menjadi awal mula pertikaian suami-istri, karena tidak ada keterbukaan di antara mereka.

“Mereka berantem. Mereka cerai, karena ternyata suaminya banyak simpanan. Jadi, korban amnesti ini banyak juga,” tuturnya. (asp)

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda

Komisi II DPR Dorong Land Amnesty, Apa Itu?

Bila selama ini kita mengenal munculnya program pemerintah yakni tax amnesty, atau pengampunan pajak, kini Komisi II DPR RI, juga mendorong adanya land amnesty. Apa itu? 

img_title
VIVA.co.id
30 Desember 2024