DPR Minta Pemerintah Perhatikan Hunian Korban Banjir Garut
VIVA.co.id – Pemerintah pusat berencana akan segera membangun kembali rumah susun untuk warga yang terkena dampak banjir bandang di Garut, Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mengatakan bahwa wacana tersebut butuh waktu yang panjang dan proses yang lama. Nizar berpendapat bahwa sebaiknya koban banjir bandang Garut memakai program rumah tidak layak huni.
"Saya berpendapat pembangunan rumah susun itu masih membutuhkan tanah, kemudian kalau bukan milik negara masih membutuhkan pembebasan. Kemudian masih membangun dan membutuhkan waktu lama," ujarnya di Komplek Parlemen, Senin 3 Oktober 2016.
Ia menuturkan bahwa rumah tidak layak huni pasti di kelurahan atau kepala desa setempat mempunyai data tanah.
"Tentunya kepala desa atau kelurahan setempat punya data, mana yang memiliki sertifikat atau tidak, agar tidak konflik lagi dan segera membangun," ujarnya.
Ia berpendapat, rumah tidak layak huni bisa ditempati terlebih dahulu, ketimbang membangun rumah susun.
"Saya pikir rumah tidak layak huni bisa ditempati dulu kan, ketimbang membangun rumah susun kan butuh waktu yang sangat panjang minimal enam bulan bahkan sampai satu tahun," katanya.
Ia berharap kepada pemerintah memperhatikan opsi paling cepat yang bisa dirasakan masyarakat.
"Saya berharap kepada pemerintah untuk opsi yang paling cepat yang bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya. (webtorial)
Paten, Gerak Cepat Jenderal Kopassus Terobos Wilayah Bencana di Garut
Sembilan desa di dua kecamatan, Kabupaten Garut, diterjang banjir bandang.
