Revisi PP Holding BUMN Tunggu Paraf Para Menteri
- Istimewa
VIVA.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Darmin Nasution. Kedatangannya khusus untuk membahas pembentukan induk usaha atau holding perusahaan BUMN, hari ini, Senin, 26 September 2016.
Dalam pertemuan tersebut turut hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta dengan jajarannya dan beberapa direksi dari perusahaan BUMN terkait.
Rini mengatakan, pembentukan holding BUMN masih dalam proses. Bahkan, pemerintah masih perlu pembahasan lebih dalam lagi dengan para direksi dan komisaris dari perusahaan BUMN yang akan di holding.
"Semua stakeholder harus kita ajak bicara, para direksi, komisaris, itu semua kita proses, sekarang (rapat) bicara aja, tukar pikiran," kata Rini usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Secara umum, kata Rini, dalam rapat koordinasi kali ini, pembahasan pembentukan holding BUMN lebih banyak kepada holding BUMN Migas dan holding BUMN Pertambangan. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan.
"Pertamina (Migas) dan pertambangan yang kita bicarakan, pada dasarnya dapat kita terima, kemudian banyak hal yang harus kita selesaikan," kata Rini.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas akan dilakukan perombakan dalam rangka pembentukan holding BUMN. Revisi PP ini, kata Rini masih dalam persetujuan menteri terkait.
"Sekarang dalam proses paraf ke menteri-menteri, proses lah," kata Rini.
Serikat Pekerja: Holding Pertamina Langgar UUD 1945
SK Dirut Pertamina memberikan ruang Pertamina menuju privatisasi
