Jual BBM Bersubsidi, Pertamina Raup Rp8,3 Triliun
VIVA.co.id – PT Pertamina (persero) pada semeseter I 2016 berhasil meraup keuntungan hingga US$755 juta, yang hanya berasal dari pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) dan penugasan (Kerosene, LPG 3 Kg, Solar, dan Premium non Jamali).
Rincianya, kontribusi yang berasal dari BBM PSO dan penugasan mencapai US$637 juta atau sekitar Rp8,3 triliun (kurs Rp13.100 per dolar Amerika Serikat), dan LPG 3 Kg sebesar US$117 juta, atau sekitar Rp1,5 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, data tersebut menunjukan bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan bahan bakar minyak bersubsidi memang sudah relatif besar. Padahal, harga BBM saat ini belum memenuhi harga keekonomian.
“Sekarang yang paling penting harga keeekonomiannya berapa? Mereka (Pertamina) sudah untung banyak. Untung merek kemarin diumumkan sudah banyak,” ujar Enny di Jakarta, Jumat, 23 September 2016.
Sebelumnya, perseroan menyatakan bahwa laba usaha BBM PSO mencapai 449,9 persen, atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Melonjaknya kenaikan laba ini murni karena rendahnya biaya produksi, sejalan dengan penurunan harga Mid Oils Platts Singapore (MOPS) dan Indonesian Crude Palm (ICP) yang merupakan komponen pembentuk biaya produk.
Sementara realiasai ICP pada semester I 2016, hanya berkisar US$36,16 per barel, atau berada di bawah RKAP Pertamina sebesar US$50 per barel. Maka, pada semester I 2016 perusahaan pelat merah tersebut berhasil mengantongi EBITDA sebesar US$4,1 miliar, dengan EBITDA margin 23,9 persen, atau 128 persen dari RKAP.
Sedangkan dari sisi laba bersih, mencapai US$1,83 miliar, atau 113 persen lebih tinggi ari RKAP perseroan. Menurut Enny, perlu adanya transparansi dari pihak Pertamina, terutama terkait dengan kondisi harga keekonomian BBM bersubsidi.
“Masyarakat dan dunia usaha wajib tahu, agar mereka tidak protes kalau Pertamina dan pemerintah tiba-tiba naikkan harga. Mereka mau tidak mau harus transparan, jangan rakyat lagi yang jadi korban,” katanya.
(mus)