Menko Luhut Sebut KKKS Suka Akali Cost Recovery
- VIVA.co.id/Shintaloka Pradita Sicca
VIVA.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak bisa lagi besar-besarkan biaya operasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi (cost recovery) yang diajukan.
Luhut menegaskan anggaran penggantian cost recovery telah dipangkas menjadi US$10,4 miliar pada tahun ini.
"Jadi itu yang kita mau. Kita enggak mau diakal-akalin sama orang Belanda ini. Kita mau betul-betul kita lihat ini pantas enggak cost recovery. Jadi kepatutan, keadilan," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, 22 September 2016.
Luhut menyayangkan, selama ini memerintah dan instansi terkait menuruti anggaran penggantian biaya operasi yang diajukan KKKS yang dinilai sering melebih-lebihkan pengajuannya
"Selama ini kita terima saja, itu yang saya tidak setuju. Saya sampaikan kepada teman-teman di SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas) tolong kalian bedah lagi, sehingga kita dapat efisiensi tadi. Karena terus terang selama ini kita take it for granted saja. enggak boleh. Coba lihat lagi," tuturnya.
Menurut Luhut, dengan pemangkasan anggaran cost recovery, maka Kementerian ESDM dapat melakukan penghematan hingga Rp100 triliun di tahun mendatang.
"Ini kita bisa menghemat dengan subsidi yang pas dan terukur," tuturnya.
Dengan demikian, Luhut menambahkan, pihaknya memberikan batas waktu selama dua pekan kepada SKK Migas untuk melakukan hitungan mengenai cost recovery tersebut. Dia juga menganjurkan agar SKK Migas menyewa konsultan independen.
"Kalau perlu anda cari konsultan untuk menghitung mana yang pantas di cost recovery dan tidak. Sehingga fair. Silakan bule sama bule itu bertempur, kita bayar mereka. Sekali-kali kita bayar mereka, masa kita saja yang dibayar," ujarnya.